Indonesia Segera Gabung Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 8 Oktober 2023 17:19 WIB
Jakarta, MI - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan bahwa Indonesia segera bergabung atau menjadi anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Menurutnya, OECD Development of Guidance of Sustainable Ocean Economy akan menjadi panduan implementasi ekonomi biru di Indonesia. "Inisiatif ini, dengan prinsip menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas, akan memastikan jalur yang inklusif dan berkelanjutan menuju pembangunan ekonomi biru," kata Menteri Suharso, Minggu (8/10). Indonesia, kata dia, memiliki 95 persen penduduk di 100 kilometer dari garis pantai, dan 40 juta masyarakat pedesaan bergantung pada kelautan untuk makanan dan penghidupan. Ekonomi biru mempekerjakan 7 juta orang, dan 40 persen perdagangan laut global melewati jalur yang melintasi Indonesia. Nilai tahunan perekonomian kelautan Indonesia mencapai lebih dari USD 280 miliar, dengan pembangunan kelautan dan manufaktur sebagai dua sektor utama. Menurut Suharso, perekonomian biru Indonesia tumbuh 10,5 persen per tahun pada 2012-2022, melampaui pertumbuhan nasional sebesar 5 persen. Produksi perikanan laut nasional mengalami surplus perdagangan sebesar USD 4,12 miliar pada 2018, menunjukkan permintaan besar dari pasar internasional. "Indonesia perlu meningkatkan kontribusi industri maritim terhadap PDB nasional yang mencapai 2,04 persen, dibandingkan tingkat pertumbuhan PDB nasional sebesar 3,69 persen pada 2021," tukasnya. Adaoun strategi pengembangan ekonomi biru di Indonesia meliputi peluncuran National Blue Agenda Action Partnership, kemitraan dengan Stanford University dalam Blue Food Assessment, hingga Indonesia Blue Economy Roadmap Dengan enam sektor utama, antara lain, transportasi dan logistik maritim, perikanan dan pertanian laut, pariwisata bahari, energi terbarukan kelautan, bioteknologi kelautan, dan pengelolaan tata ruang pesisir. "Indonesia Blue Economy Roadmap menguraikan komitmen kita untuk menyeimbangkan pertumbuhan sosial ekonomi dengan kelestarian lingkungan," kata Suharso. Ia menilai, sebagai pemegang Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia berhasil menjadikan ASEAN Blue Economy Framework sebagai acuan berbagi analisis data, keahlian teknis, pendanaan dan sumber daya, serta peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan ekonomi biru. "OECD untuk bergerak bersama kami dalam memajukan inisiatif Ekonomi Biru Indonesia dan ASEAN Blue Economy Framework pada 2024. Kita dapat bekerja sama menuju nilai-nilai kelautan yang lebih berkelanjutan, sejahtera, dan adil demi masa depan dunia, Indonesia, kawasan ASEAN, dan sekitarnya," pungkasnya. #Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi

Topik:

Bapennas Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi

Berita Sebelumnya

Indonesia Seharusnya Belajar dari Malaysia yang Batalkan Proyek Kereta Cepat Karena Mangkrak dan Bebani Keuangan Negara

Berita Selanjutnya

Pluralisme dan Pemerataan Ekonomi Dimata Denny Tewu