Sentilan Pedas Aleg PKS ke Bahlil Menteri ESDM 2 Bulan: Apa yang Bisa Diharapkan?

Jakarta, MI - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto memberikan sentilan pedas soal pergantian Menteri ESDM dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, pembahasan program strategis Kementerian ESDM tidak akan tuntas. Bahkan, kata dia, Pergantian menteri kali ini sebagai kerjaan yang sia-sia dari sisi kinerja, lebih kuat pada bobot politiknya.

"Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi," kata Mulyanto, Senin (19/8/2024).

Dari sisi perundangan, pekerjaan rumah yang tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM adalah RUU EBET, PP Kebijakan Energi Nasional (KEN), dan RUU Migas. "Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru akan semakin molor," jelasnya

Pun, Mulyanto menyatakan bahwa persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas-fungsi kementerian, terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. Bukan pada posisi menterinya.

"Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas dan lain-lain, yang masalahnya bersifat kronis dan struktural," cetusnya.

Begitu pula dengan persoalan ketidaktepatsasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut, dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan. "Tata kelola Pemerintahan harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih. Bukan sradak-sruduk ugal-ugalan,” pungkasnya.