Ambisi Pemerintah Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik Picu Masalah Sosial!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 16 Oktober 2023 21:39 WIB
Jakarta, MI - Pemerintah terus menggencarkan penanaman investasi bagi para. Investor baik dalam dan luar negeri. Dengan membangun smelter pertambangan untuk pengolahan biji nikel yang merupakan bahan baku pembuatan baterai untuk mobil listrik. Kehadiran smelter tambang nikel tentunya akan berimbas pada ekploitasi nikel yang berlebihan diberbagai wilayah Indonesia, khususnya di Sulawesi yang saat ini tengah berjalan. Dengan eksploitasi nikel yang berlebihan itu banyak kalangan yang mengkritisi kegiatan tersebut. Salah satunya Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Matalitti yang mengatakan jika ambisi pemerintah dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik itu justru mempercepat kerusakan lingkungan dan memunculkan permasalahan sosial di masyarakat. Menurutnya eksploitasi bahan tambang di Indonesia terutama di wilayah Sulawesi banyak menuai kontroversi dengan masyarakat sekitar, baik yang terdampak langsung maupun tidak. "Selain pelanggaran hak asasi, eksploitasi juga menyebabkan kerusakan ekologis dan menambah laju deforestasi. Akibatnya ekosistem terganggu kemudian mendatangkan kebencanaan," ujarnya kepada Monitorindonesia.com, Senin (16/10). Dikatakan pula, kebencanaan, bukan hanya pada alam tapi juga kebencanaan pada manusia. Masyarakat di area pertambangan dan sekitarnya banyak kehilangan mata pencaharian, kehilangan lahan, rumah dan kehidupan yang tidak menentu. "Hal ini menjadikan realitas terbalik antara pengusaha tambang dengan masyarakat yang lahannya digerus untuk pertambangan," ungkapnya. " Dalam pandangan saya, investasi tersebut nyatanya bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan ekonomi kelompok elit. Dampak negatifnya hanya rakyat yang merasakan. Bagi saya hal seperti ini adalah sebuah kejahatan," sambung LaNyalla. Ia menilai saat ini, banyak kebijakan pemerintah yang cenderung memberi kemudahan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Jika tidak diikuti pengembangan tata kelola pertambangan yang kuat, eksploitasi akan menimbulkan konsekuensi serius. "Berbagai konsekuensi itu sudah terjadi dan harus menjadi perhatian pemerintah. Makanya arah politik dan tata kelola pertambangan, meskipun pijakannya adalah kemudahan investasi, tidak boleh mengabaikan lingkungan dan masyarakat terdampak". Untuk itu,LaNyalla meminta pemerintah perlu melakukan moratorium penerbitan izin tambang mineral di Sulawesi dan wilayah lain yang sejenis. Hal itu guna melakukan pemetaan terbaru dampak lingkungan. "Perlu juga meninjau dan kebencanaan yang mengancam masyarakat sekitar tambang," pungkasnya. (Han) #Kendaraan Listrik

Topik:

DPD Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti kendaraan listrik

Berita Sebelumnya

Kementerian ESDM Audit BPH Migas, DEN dan BPMA, Ada Apa?

Berita Selanjutnya

Penonton MotoGP Meningkat, Erick Thohir Sebut Pasar Balapan Terbentuk

Berita Terkait

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Ekonomi
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK) (Foto: Istimewa)

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

21 Agustus 2025 12:25 WIB

DPD
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Dok. MI)

Lepas Aceh Sengketa 13 Pulau di Jawa Timur, LaNyalla Minta Presiden Prabowo Turun Tangan

19 Juni 2025 10:50 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Dok.MI)

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

3 Juni 2025 16:09 WIB

Politik
Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Nawardi (Foto: Ist)

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

8 Mei 2025 19:48 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

23 April 2025 10:29 WIB