Presiden Abbas: Tindakan Hamas Tak Mewakili Rakyat Palestina

Rekha Anstarida

Diperbarui 16 Oktober 2023 10:55 WIB

Presiden Abbas: Tindakan Hamas Tak Mewakili Rakyat Palestina

Jakarta, MI - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan tindakan dan kebijakan kelompok Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Dilansir dari Jerusalem Post yang mengutip kantor berita resmi Palestina, WAFA, pernyataan Abbas itu disebut saat dia sedang berbicara dalam panggilan telepon dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Abbas juga menyebut Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai “satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina.” “Presiden menegaskan penolakannya terhadap pembunuhan warga sipil di kedua pihak dan menyerukan pembebasan warga sipil, tahanan dan tahanan di kedua pihak,” tambah kantor berita tersebut. Pemberitaan mengenai komentar Abbas soal Hamas ini kemudian dihapus dari situs WAFA. Tidak jelas kenapa ini dihapus. Hingga saat ini belum ada penjelasan dari kantor Abbas atau WAFA. Hamas juga belum memberikan komentar. Laporan asli WAFA mengenai seruan Abbas memuat kalimat: "Presiden juga menekankan bahwa kebijakan dan tindakan Hamas tidak mewakili rakyat Palestina, dan kebijakan, program, serta keputusan (Organisasi Pembebasan Palestina) mewakili rakyat Palestina sebagai satu-satunya perwakilan yang sah." Beberapa jam kemudian, kalimat itu diubah menjadi, "Presiden juga menekankan bahwa kebijakan, program, dan keputusan PLO mewakili rakyat Palestina sebagai satu-satunya perwakilan sah mereka, dan bukan kebijakan organisasi lain mana pun." Otoritas Palestina pimpinan Abbas menjalankan pemerintahan mandiri terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel. Dia telah lama menentang Hamas, yang menguasai Gaza pada tahun 2007 dan menggulingkan pasukan partai Fatah yang setia kepada Abbas. Pembicaraan rekonsiliasi selama bertahun-tahun antara kedua pihak yang bersaing gagal mencapai terobosan. Abbas juga memimpin PLO, kelompok payung yang mewakili Palestina dalam perundingan damai yang disponsori AS dengan Israel di masa lalu. Akhir pekan lalu, pasukan Israel melancarkan serangan militer berkelanjutan terhadap Jalur Gaza sebagai tanggapan atas serangan militer oleh kelompok Palestina Hamas di wilayah Israel. Hamas memprakarsai Operasi Banjir Al-Aqsa melawan Israel, sebuah serangan mendadak multi-cabang termasuk rentetan peluncuran roket dan infiltrasi ke Israel melalui darat, laut dan udara. Dikatakan bahwa operasi tersebut merupakan pembalasan atas penyerbuan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki dan meningkatnya kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina. Militer Israel kemudian melancarkan Operasi Pedang Besi terhadap sasaran Hamas di Jalur Gaza. Respons Israel meluas hingga memotong pasokan air dan listrik ke Gaza, yang semakin memperburuk kondisi kehidupan di wilayah yang telah mengalami pengepungan yang melumpuhkan sejak tahun 2007, serta memerintahkan lebih dari 1 juta warga Gaza di utara untuk mengungsi ke wilayah selatan. #Presiden Abbas: Tindakan Hamas Tak Mewakili Rakyat Palestina

Topik:

Palestina Presiden Palestina Mahmoud Abbas Hamas vs Israel

Presiden Abbas: Tindakan Hamas Tak Mewakili Rakyat Palestina

Berita Sebelumnya

Korban Tewas Serangan Israel di Gaza Bertambah Jadi 2.670 Orang

Berita Selanjutnya

Imbas Perang Hamas vs Israel, Bocah Palestina Tewas Ditikam 26 Kali oleh Pria AS

Berita Terkait

Sukamta Tanggapi Resolusi DK PBB: Proses Perdamaian Harus Jamin Hak dan Kemerdekaan Palestina

TNI Siapkan 20.000 Prajurit untuk Jalani Misi Perdamaian di Gaza

AS Bakal Kirim 200 Pasukan ke Timur Tengah, Kawal Transisi Perdamaian di Gaza

Israel Setujui Kesepakatan Gencatan Senjata dengan Gaza

Perdamaian Palestina-Israel Disepakati, DPR RI: Bersyukur tapi Waspada Perdamaian Semu

DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K