KPK hanya Tangani Kasus Kecil, Kalah Jauh dengan Kejagung

Jakarta, MI - Guru Besar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir menyoroti hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan citra positif KPK di atas lembaga penegak hukum lain. Salah satunya Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dia mengaku bingung dengan penempatan KPK dalam survei tersebut. “Yang dinilai itu apanya citra (KPK) itu tinggi?” kata Mudzakir kepada Monitorindonesia.com, Jumat (24/1/2025) malam.

KPK hanya menangani masalah kecil, menurut dia, baru menyentuh level kepala daerah dan DPRD. Tidak ada kasus kakap yang ditangani. “Saya sedikit kurang percaya dengan hasil survei itu. Kalau melihat dari substansi pokok perkara di bidang hukum, Jaksa misalnya, itu yang di publik selalu dikatakan bahwa Jaksa itu luar biasa karena apa, karena bisa menangani korupsi timah Rp 300 triliun,” jelas Mudzakir. 

Padahal, kalau orang yang mengerti tentang hukum menilai kesungguhan Kejaksaan luar biasa. “Jadi kalau dinilai tinggi, tapi praktek penegakan hukum tidak pas, tidak tepat berdasarkan aturan hukum. Nah, ini yang saya kira perlu dievaluasi juga seperti KPK itu," katanya. 

Menurut Mudzakkir, KPK lembaga yang dulu dicitrakan sebagai trigger mechanism dalam penanganan korupsi, akan tetapi kasus yang ditangani kasus kecil. 

“Sampai sekarang kasus yang ditangani kasus yang kecil-kecil, tidak berani memeriksa perkara-perkara yang besar. Bahkan KPK tidak berani menyentuh pejabat tinggi terkait dengan orang yang bersangkutan beserta keluarganya," katanya. 

Kalau hanya membangun opini publik, tegas dia, lembaga survei itu tidak perlu melakukan itu. Sebab, kata dia, malah citranya yang kurang bagus. 

“Karena saya khawatir dengan hasil survei mereka bangga dengan apa yang terjadi sekarang. Padahal yang terjadi sekarang tidak sepenuhnya itu menurut hukum adalah benar,” pungkasnya.