Doli Kurnia Sebut Kampanye Pemilu Harus Lebih Efektif

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 2 Juni 2022 16:16 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah sepakat untuk mempersingkat durasi kampanye menjadi 90 hari. Hal ini dilakukan agar kampanye lebih efisien dan tidak menimbulkan gesekan di masyarakat yang berlarut-larut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR, Doli Kurnia menyebutkan bahwa metodologi kampanye memang sudah seharusnya ada perubahan agar lebih efektif dibandingkan dengan tahun lalu. "Kita berkaca dari pengalaman sebelumnya, mengundang kumpulan massa yang masif dan banyak jumlahnya itu tidak efektif dan high cost,” kata Doli, Kamis (2/6). Menurutnya Doli, dengan adanya perkembangan teknologi informasi, sudah mudah setiap orang saling bertemu tanpa memakan waktu yang lama. “Sekarang bagaimana kita harus menggunakan teknologi informasi itu untuk masa kampanye. Jadi, tak perlu memakan waktu lama,” tuturnya. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Hasyim Asy’ari, mengungkapkan alasan mengapa durasi kampanye Pemilu 2024 dipangkas dan hanya menjadi 90 hari. Menurut Hasyim, pemangkasan masa kampanye dilakukan agar pembelahan kubu masyarakat yang mendukung masing-masing calon kandidat tidak terlalu berkepanjangan. "Pertimbangan utama masa kampanye soal pembelahan sosial atau pembelahan politik yang tidak berkepanjangan dan antisipasi keamanan dan sejenisnya. Jadi, insya Allah durasi 90 hari ini tidak terlalu problematik," jelas Hasyim saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (30/5). Hasyim mengatakan, Presiden Joko Widodo juga mendukung langkah pemangkasan durasi kampanye Pemilu 2024. Dia meyakini, Jokowi menginginkan durasi kampanye Pemilu 2024 bisa efisien dan berkualitas demi efektifitas di tengah keterbatasan durasi masa kampanye. [Sul]

Topik:

pemilu 2024 KPU RI

Berita Sebelumnya

Pengamat: Ketegangan Elite PDIP Harapan Ganjar Pranowo

Berita Selanjutnya

MPR Dukung Uji Konstitusionalitas PT 20 Persen ke MK

Berita Terkait

Nasional
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (Foto: Dok MI/Aan)

Aturan Baru! KPU 'Rahasiakan' Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Ada Apa?

15 September 2025 21:51 WIB

Opini
Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) (Foto: Dok MI/Aswan)

Pemilu Dipisah: Koreksi Pelaksanaan 2024 yang Tak Optimal

2 Juli 2025 23:11 WIB