DPR Minta Kementan Terbuka Soal Data!

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 2 Juni 2022 18:35 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia menyampaikan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Satu di antaranya adalah terkait data dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh oleh negara. Pasalnya, hingga kini, dirinya belum menerima rincian data dari kedua dana tersebut. “Seperti saya sampaikan kepada mitra kerja lainnya di Komisi IV DPR RI, tolong di-break down PHLN dan PNBP. Lalu, diserahkan sebelum rapat dengar pendapat mendatang. Supaya kami bisa mengawasi. Ini menjadi acuan kami di tahun 2023,” ucap Kiki, sapaan akrabnya, dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6). Pengawasan PNBP dan PHLN, jelas Kiki, menjadi vital guna memastikan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ia menyoroti perkembangan food estate. Sampai saat ini, program kerja tersebut belum berdampak signifikan kepada masyarakat. Sehingga, dirinya mempertanyakan apakah tujuan food estate yang disebutkan oleh Kementan sudah tercapai. “Tentang food estate ini, saya konsisten menolak. Soal kapasitas produksi food estate yang berkelanjutan ini, saya minta di-break down data hasilnya. Tolong serahin aja datanya. Karena, dalam hal ini kok tidak ada dampak signifikan dari food estate,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu. Jika tidak ada kejelasan sebelum rapat evaluasi food estate diselenggarakan, Kiki menegaskan akan meminta semua anggaran yang terkait dengan food estate di Kementan untuk ditahan terlebih dahulu. Ia tidak ingin dana yang digelontorkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia terbuang sia-sia. Sebagai informasi, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/BAPPENAS tanggal 18 April 2022, disampaikan bahwa Kementan memperoleh Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13,72 triliun. Mengetahui hal tersebut, Komisi IV DPR RI mempertanyakan program kerja yang disusun oleh Kementan, termasuk output terhadap pangan Indonesia baik jangka menengah maupun jangka panjang. [Sul]

Topik:

Kementan

Berita Sebelumnya

DPR: Penangangan Kejahatan Mafia Tanah Butuh Sinergi Antar Kementerian dan Lembaga

Berita Selanjutnya

Soroti Pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo, Pengamat: Penjajakan Koalisi Menuju 2024

Berita Terkait

Hukum
Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) (Foto: Dok MI/Istimewa)

SYL Diduga Terima Uang Korupsi X-Ray Barantin, Pengolahan Karet dan Pengadaan Sapi

26 November 2025 15:08 WIB

Ekonomi
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Foto: Istimewa)

250 Ton Beras Ilegal Masuk Sabang, Mentan Buru Dalangnya

24 November 2025 07:36 WIB

Hukum
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan), Ali Jamil (Foto: Istimewa)

Sekjen Kementan Ali Jamil Sempat Mangkir Pemeriksaan Korupsi X-Ray, Kini Dipanggil di Kasus Pengolahan Karet

7 November 2025 16:52 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Periksa Eks Kabirokum Kementan Maman, KPK Selisik Mitra Penyedia Asam Formiat

25 Oktober 2025 19:56 WIB

Hukum
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean menyampaikan paparan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR-RI. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR-RI, Siti Hediati ini guna membahas isu aktual dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.

Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Disebut Terseret di Kasus SYL, Kepala Barantin Teruskan ke Biro Hukum

13 Oktober 2025 16:25 WIB

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

12 Oktober 2025 11:13 WIB