DPR RI: PBB Selalu Lumpuh Melawan Kekejaman Israel

Rizky Amin

Diperbarui 14 Oktober 2023 18:23 WIB

Jakarta, MI - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sukamta mengecam keras tindakan Israel yang mem-blokade jalur masuk ke Gaza Palestina. Hal ini tentunya dapat memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah menyiksa lebih dari 2,2 juta orang di jalur Gaza Palestina. Sementara pemboman besar-besaran oleh Israel yang telah menewaskan sedikitnya 1.350 orang dan melukai lebih dari 6.000 orang. Atas aksi kejahatan Israel ini, Sukamta menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengalami kelumpuhan akut ketika berhadapan dengan kejahatan Israel terhadap Palestina. Padahal, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Israel negara penjajah telah melakukan kejahatan luar biasa dengan menyerang Palestina tanpa membedakan antara tentara dengan rakyat sipil termasuk perempuan dan anak-anak. "Jika PBB tidak bisa menghentikan Israel maka negara-negara di dunia harus bersatu untuk menghentikan kekejian Israel tanpa PBB," ujar Sukamta, Sabtu (14/10). Indonesia secara khusus, tegas Sukamta, harus melakukan tindakan lebih nyata. "Jika hari ini PBB tidak turun langsung memberikan perlindungan kepada rakyat Palestina dalam bentuk pasukan perdamaian PBB, maka Indonesia harus mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina atas nama rakyat Indonesia," cetus Sukamta. Menurut Sukamta, alasan klasik bahwa negara Indonesia dan negara-negara di dunia tidak bisa mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina saat ini, karena tidak ada persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Tambah Sukamta, persetujuan pengiriman pasukan perdamaian tidak akan pernah terjadi selama Amerika Serikat selalu melindungi Israel dengan melakukan penolakan (veto) terhadap resolusi PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian. Sukamta pun menyatakan butuh langkah revolusioner dari Indonesia. "Amerika Serikat membantu Israel mengirimkan kapal induk dan persenjataan untuk membantai Palestina, maka Indonesia pun sebenarnya bisa mengirimkan bantuan persenjataan ke Palestina. Seperti ketika mengirimkan bantuan senjata ke muslim Bosnia," jelas Sukamta. Lebih lanjut, Sukamta menyatakan bahwa muslim Bosnia di kepung dan dibantai oleh kelompok-kelompok penyerang dari Serbia. Lebih dari 1,5 juta muslim Bosnia kehilangan tempat tinggal, 200 ribu orang dibantai dengan keji dan 800 ribu lainnya hilang tanpa kejelasan. Bagi Sukamta, rakyat Palestina memiliki hak paling asasi bagi setiap manusia yaitu membela diri dari kekejian yang dilakukan Israel. "Saat ini Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB, maka posisi ini harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk menegakan HAM salah satunya hak asasi manusia bagi rakyat Palestina," ungkap Sukamta. Terakhir, ujar Sukamta, jika Indonesia tidak bisa melakukan apapun bagi rakyat Palestina perlu dipertimbangkan pilihan Indonesia keluar dari PBB. "Malu kita kepada para pendiri bangsa Indonesia jika penderitaan Palestina atas kekejaman Israel ini tidak bisa diselesaikan oleh PBB atas kerja keras Indonesia. Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya yang pernah keluar dari PBB ketika Presiden Sukarno memimpin," demikian Sukamta. (An) #PBB Selalu Lumpuh Melawan Kekejaman Israel

Topik:

PBB Israel Palestina Gaza Hamas PBB Selalu Lumpuh Melawan Kekejaman Israel

DPR RI: PBB Selalu Lumpuh Melawan Kekejaman Israel

Berita Sebelumnya

Cawapres Prabowo Subianto Diumumkan Senin 16 Oktober 2023

Berita Selanjutnya

Bantah Terima Duit dari SYL, Sahroni Sampai Cek Rekening NasDem

Berita Terkait

Aceh Surati Dua Lembaga PBB, Minta Terlibat Pemulihan Pascabencana

Wakil Ketua Komisi I DPR: Resolusi PBB Cerminan Semakin Kuatnya Dukungan Global untuk Diakhirinya Penjajahan Israel

Sukamta Tanggapi Resolusi DK PBB: Proses Perdamaian Harus Jamin Hak dan Kemerdekaan Palestina

Gaza Dilanda Cuaca Ekstrem Musim Dingin, Sukamta: Desak Israel Buka Akses Bantuan Kemanusiaan

TNI Siapkan 20.000 Prajurit untuk Jalani Misi Perdamaian di Gaza

DPR: Mr Trump, Tidak Adil jika Pejuang Palestina Dilucuti Senjatanya Sementara Israel Dibiarkan Menembaki Gaza

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K