Yusril Sebut Putusan MK Cacat Hukum

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 17 Oktober 2023 17:00 WIB
Jakarta, MI - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan mahasiswa UNS terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dinilai cacat hukum. "Tapi kalau kita telaah lebih dalam, putusan ini tidak mengalir dari hilir sampai ke muara. Dan boleh saya katakan putusan ini mengandung suatu cacat hukum yang serius," kata Yusril di Aone Hotel, Jakarta, Selasa (17/10). Putusan tersebut kata Yusril, bahkan mengandung suatu penyelundupan hukum. "Karena putusannnya mengabulkan sebagian, kemudian pasal 169 yang dimohon itu, bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Kecuali, dimaknai yang pernah menjabat atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan termasuk kepala daerah," ujarnya. Kemudian, Yusril mengaku kaget atas perubahan putusan MK. Awalnya dia menepis plesetan MK yang dianggap sebagai Mahkamah Keluarga dan tetap menjaga marwah konstitusi. "Banyak orang yang terkecoh termasuk saya dengan putusan MK yang pertama. Saya mengatakan anggapan menjadi Mahkamah Keluarga tidak teguh, dan seterusnya dan seterusnya. MK masih tetap manjadi lembaga yang menjaga Konstitusi," ucapnya. Namun, ketika sidang putusan dilanjutkan dan sampai pada putusan keempat, anggapannya kepada MK kembali berbalik dan menilai putusan MK yang keempat, akan menimbulkan masalah baru bagi demokrasi Indonesia. "Tapi sampai pada keputusan keempat, tiba-tiba kita semua agak terhenyam dan itu sepertinya sebuah kejutan besar dan sebuah anti klimaks terhadap 3 putusan sebelumnya. Bagi saya putusan yang terkahir ini problematik," tandasnya. (DI)   #Yusril Sebut Putusan MK Cacat Hukum

Topik:

MK Yusril Ihza Mahendra Yusril Sebut Putusan MK Cacat Hukum

Berita Sebelumnya

Gibran Cawapres Prabowo, Agung Laksono: Bisa Digolkarkan

Berita Selanjutnya

Yusril Enggan Berspekulasi Soal Intervensi Istana ke MK

Berita Terkait

Nasional
Inspektur Jenderal (Irjen) Mohammad Iqbal kini menjabat Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPD RI. Pelantikan Irjen Iqbal sebagai Sekjen DPD RI mengacu pada Keppres Nomor 79/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) disebut sebagai kunci Irjen Iqbal bisa menempati pos tersebut.

Aleg Demokrat Harap Presiden Prabowo Tarik Polri dari Lembaga Sipil Usai Putusan MK 114

15 November 2025 07:35 WIB

Nasional
Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Foto: Dok KKP/Istimewa)

Daftar Anggota Polri yang Duduki Jabatan Sipil

15 November 2025 06:00 WIB

Hukum
Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan atas gugatan sejumlah perkara dalam sidang yang digelar di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025)

Tok! MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil, Begini Alibinya

13 November 2025 18:03 WIB

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

28 Oktober 2025 19:46 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB