Kepala PPATK Lapor Kasus SYL ke Jokowi

Reina Laura

Diperbarui 12 Oktober 2023 13:24 WIB

Jakarta, MI - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (12/10). Kedatangan Ivan, diketahui untuk melaporkan penanganan sejumlah kasus yang tengah berkembang belakangan ini, termasuk soal kasus yang menyeret mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). "Soal beberapa kasus saya sampaikan kepada beliau dan perkembangan-perkembangan terakhir terkait dengan tugas fungsi kami," kata Ivan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/10/2023). "Iya (kasus Syahrul Yasin Limpo) semua ya," kata Ivan saat ditanya apakah kasus SYL turut dilaporkan. Namun, Ivan masih enggan menjelaskan, soal pemeriksaan aliran dana dalam kasus SYL. Dia hanya menyebutkan bahwa dalam kesempatan itu, dirinya juga meminta arahan kepada Presiden terkait sidang Financial Action Task Force (FATF). "Kita kan mau sidang FATF 23-28 (Oktober) besok. Dalam rangka Indonesia menjadi anggota FATF," tandasnya. Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), sebagai tersangka pemerasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pertanian (Kementan), pada Rabu (11/10). Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, serta Sekjen Kementan Kasdi Subagyono. Saat ini, KPK baru melakukan upaya penahanan terhadap Kasdi Subagyono. Kasdi ditahan usai diperiksa sebagai tersangka, hari ini. KPK menahan Kasdi untuk masa penahanan pertamanya selama 20 hari ke depan. “Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung sejak 11 Oktober sampai 30 Oktober 2023 di rutan KPK,” kata Johanis Tanak dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/10). Ketiga tersangka kini dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. #Kepala PPATK Lapor Kasus SYL ke Jokowi

Topik:

PPATK Korupsi Kementan Kepala PPATK Menghadap Jokowi di Istana Ivan Yustiavandana

Kepala PPATK Lapor Kasus SYL ke Jokowi

Berita Sebelumnya

Sumpah PM Israel: Hancurkan Hamas Seperti ISIS

Berita Selanjutnya

Pemerasan Mentan Syahrul: Ajudan Firli Bahuri Dijemput Paksa, Jika...

Berita Terkait

Diduga "Bermain" Audit, PPATK Diminta Telusuri Rekening Sekjen BPK Syamsudin dan Bekas Anak Buahnya di PKN IV

Kejati Sumut dan PPATK Didesak Lacak Aliran Dana ke Rekening Notaris, Pengembang dan Pejabat PTPN II terkait Korupsi Eks Lahan HGU

Komdigi Blokir 2,4 Juta Situs Judi Online, Oleh Soleh: Langkah Ini Harus Berkelanjutan

Sekjen Kementan Ali Jamil Sempat Mangkir Pemeriksaan Korupsi X-Ray, Kini Dipanggil di Kasus Pengolahan Karet

PPATK: Transaksi Judol Sepanjang 2025 Turun Rp 155 Triliun

Transaksi Judi Online Capai Rp155 Triliun Sepanjang 2025

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K