BPK Kecipratan Rp 40 Miliar Saksi Kunci Korupsi BTS Kominfo, Harus Diseret ke Pengadilan!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 12 Oktober 2023 19:41 WIB
Jakarta, MI - Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Mudzakir meminta kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) agar memeriksa oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sadikin diduga ikut serta menikmati uang korupsi pengadaan BTS di Kementrian Kominfo senilai Rp 40 Miliar. Berdasarkan fakta dipersidangan pada beberapa waktu lalu, Direktur Utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Anang Achmad Latif memberikan uang Rp 40 miliar kepada seseorang bernama Sadikin yang disebut sebagai perwakilan dari BPK lantaran proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G bermasalah. "Jika benar dia oknum perwakilan BPK, pecat dia dari jabatannya dengan tidak dihormat. Saya kira itu lebih fair apabila itu terkait dengan masalah penggunaan keuangan negara ini," ujar Prof Mudzakir kepada Monitorindonesia.com dikutip pada Kamis (12/10). "Mister S ini segera untuk dipanggil dan diproses, kalau perlu dibawa ke Pengadilan terlebih dahulu untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan dia harus fair terbuka lebar-lebarnya. Pejabat-pejabat yang terlibat juga menerimanya sebaiknya harus juga proses semuanya," timpal Prof. Mudzakir menegaskan. [caption id="attachment_531711" align="alignnone" width="687"] Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir[/caption] Diketahui, bahwa dalam fakta persidangan yang digelar beberapa hari yang lalu, kesaksian dari Irwan bahwa uang puluhan miliar itu diberikan Anang kepada Sadikin melalui perantara Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama. Bahkan, JPU pun mencecar Windi tujuan eks Dirut Bakti memberikan uang Rp 40 miliar kepada perwakilan BPK. Namun, Windi mengaku tidak mengetahui secara pasti tujuan uang puluhan miliar itu diberikan kepada Sadikin. “Ini bisa dijawab oleh saksi Windi. Untuk penyerahan uang ke BPK RI dalam hal ini apakah Pak Anang Latif itu menyampaikan apa tujuan atau kepentingan uang Rp.40 miliar untuk diserahkan ke BPK?” tanya jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (26/9) lalu. "Saya tidak tahu, Pak,” jawab Windi. Prof Mudzakir, melanjutkan bahwa didalam fakta dipersidangan sudah jelas pengakuan saksi yang sudah disumpah serta berkompeten dalam memberikan keterangan dan ini bisa menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk membongkar mafia yang ada di tubuh BPK. "Mister S kunci pandora untuk membuka dana yang disetorkan kepada BPK, ini dana dari siapa? Karena kata kunci pembuka korupsi adalah sesungguhnya adalah BPK, tapi malah BPK disetorin dana Rp 40 miliar ini yang diduga untuk menutup kasus ini," jelas Prof. Mudzakir. "Saya kira ini, kalau penyidik itu serius begitu membukanya, akan lebih mudah. Karena akan ketahuan dari mana uang itu ada dan kemana uang itu mengalir follow to money," imbuh Prof. Mudzakri. (Wan) #Diduga BPK Kecipratan Rp 40 Miliar#Korupsi BTS Kominfo

Topik:

BPK Korupsi BTS Kominfo BPK Keciprata Rp 40 M Oknum BPK Sadikin

Berita Sebelumnya

Tersangkut Korupsi, Eks Mentan Syahrul Harap KPK Tak Cari-cari Kesalahan

Berita Selanjutnya

Tangan Diborgol, KPK Jemput Paksa Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo!

Berita Terkait

Hukum
Pekerja melintasi kawat besi-baja di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta (Foto: Dok MI/Antara)

Data Kemendag-Kemenperin Tak Sinkron: Biang Kerok Kebocoran Impor Besi dan Baja Rp 894,94 M

22 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/9/2025). Yaqut Cholil Qoumas dimintai keterangan sebagai saksi selama tujuh jam terkait kasus dugaan korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Yaqut Dipanggil KPK di Tengah Kabar Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji Bulan Ini

16 Desember 2025 10:54 WIB

Ekonomi
Pekerja melakukan bongkar muat gas elpiji 3 kg bersubsidi (Foto: Dok MI/Antara)

Salah Sasaran, Subsidi LPG 3 Kg Rp33 T Dinikmati Non-Penerima

15 Desember 2025 14:05 WIB

Hukum
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di KPK (Foto: Dok MI/Antara)

Temuan BPK Ini Perkuat Dugaan Keterlibatan Yaqut di Korupsi Kuota Haji

13 Desember 2025 14:36 WIB

Hukum
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Foto: Ist)

BPK Temukan Kebocoran Subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp33,84 T pada Tahun 2024

10 Desember 2025 03:35 WIB

Hukum
Pakar Hukum Pidana Unbor Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Pribadi)

Rawan Korupsi! BPK dan BPKP Diminta Awasi Bansos Bencana Sumatera-Aceh

8 Desember 2025 11:45 WIB