Pascabencana Sumbar, BNPB Dorong Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jakarta, MI - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir di Sumatra Barat. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Utama BNPB, Rustian, saat memimpin Rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Sumatra Barat, di Padang, Selasa (16/12/2025).

Dalam tahap penanganan awal, BNPB bersama pemerintah daerah telah membangun berbagai infrastruktur darurat guna memulihkan konektivitas wilayah terdampak. Salah satunya melalui pembangunan dan pemasangan jembatan bailey yang saat ini hampir seluruhnya selesai.

Tak hanya itu, pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak juga mulai berjalan di sejumlah lokasi. Meski bersifat sementara, keberadaan huntara dan infrastruktur darurat lainnya dinilai krusial.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin kelancaran mobilitas penduduk, distribusi logistik, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.

“Penanganan darurat yang telah dilakukan merupakan langkah penting untuk memulihkan konektivitas wilayah terdampak. Namun, setelah fase darurat, seluruh upaya harus segera diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana dan berkelanjutan,” jelas Rustian.

Memasuki fase pascadarurat, BNPB menegaskan pentingnya pendataan dan penilaian kerusakan serta kerugian secara menyeluruh. Evaluasu dilakukan melalui kajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) sebagai langkah awal sebelum masuk ke tahap pembangunan permanen. 

Jitupasna berfungsi sebagai landasan analisis untuk menilai tingkat kerusakan infrastruktur, perumahan, fasilitas publik, dan sektor lainnya. Sekaligus, menghitung kebutuhan pemulihan secara komprehensif.

“Jitupasna menjadi dasar utama dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P), sehingga proses pemulihan tidak bersifat reaktif, tetapi terencana, terukur, dan berorientasi jangka menengah hingga panjang,” ujar ujar Rustian.

BNPB juga menegaskan peran strategis pemerintah daerah sebagai motor utama dalam upaya pemulihan. Tidak hanya BPBD, seluruh perangkat daerah turut dilibatkan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

"Setiap organisasi perangkat daerah diharapkan berkontribusi aktif dalam penyediaan data kerusakan dan kebutuhan sektoral sebagai bahan penyusunan Jitupasna dan R3P, dengan BPBD berperan sebagai simpul koordinasi lintas sektor," tuturnya. 

Sebagai wujud komitmen pemerintah pusat, BNPB akan memberikan pendampingan langsung kepada pemerintah daerah dalam penyusunan Jitupasna dan R3P, dengan melibatkan akademisi serta mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk memastikan dokumen pemulihan disusun secara partisipatif, berbasis data, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.