Anak Buah Sri Mulyani Sebut PT KAI yang Tanggung Jawab Atas Cicilan Utang Proyek KCJB ke China

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 7 Oktober 2023 10:04 WIB
Jakarta, MI - Publik menyoroti pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang disebut membuat negara harus membayar cicilan Rp 266 miliar tiap bulan selama 30 tahun kepada China. Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membantah tudingan APBN digunakan untuk membayar utang ke China atas proyek KCJB. Diketahui, proyek ini menjadi sorotan publik usai resmi beroperasi pada Senin (2/10) lalu. Prastowo memastikan bahwa narasi yang beredar ini keliru. Ia menegaskan bahwa pembayaran cicilan atas proyek KCJB diangsur secara langsung oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). “Ini keliru. Saya luruskan, yang melakukan kontrak pinjaman untuk cost overrun adalah PT KAI dan CBD. Yang akan mengangsur? Ya PT KAI," ucap Prastowo melalui akun X pribadinya dikutip pada Sabtu (7/10). Pembayaran utang ke China atas proyek KCJB ini juga bersumber dari pendapatan PT KAI, bukannya APBN. "Sumbernya? Dari pendapatan mereka, antara lain kontrak pengangkutan dengan PT Bukit Asam. Jadi bukan cicilan dari APBN," tegasnya. Prastowo juga memastikan ada strategi mitigasi risiko gagal bayar yang diterapkan, yakni ring-fencing dan first loss basis. APBN tidak akan langsung digunakan untuk membayar utang atas pengadaan KCJB bila PT KAI tak mampu membayar angsuran. “(Bila KAI tak mampu bayar cicilan), pembayaran tidak akan langsung ke APBN juga karena masih ada PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) sebagai perisai. Jadi memakai strategi mitigasi dengan ring fencing dan menyerap first loss basis," jelas Prastowo. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Topik:

PT KAI kemenkeu APBN Kereta Cepat Jakarta Bandung Utang ke China

Berita Sebelumnya

Dukung KTT AIS Forum 2023, TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi Berkapasitas Total 41,1 Gbps

Berita Selanjutnya

Ekonom Bongkar Pelanggaran Hukum Pemerintah Garap Proyek Rempang Eco City

Berita Terkait

Ekonomi
Pekerja melakukan bongkar muat gas elpiji 3 kg bersubsidi (Foto: Dok MI/Antara)

Salah Sasaran, Subsidi LPG 3 Kg Rp33 T Dinikmati Non-Penerima

15 Desember 2025 14:05 WIB

Hukum
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Kenapa dan Terkait Kasus Apa Kejagung Periksa Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Astera Bhakti?

4 Desember 2025 15:52 WIB

Hukum
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang Bernadette Ning Dijah Prananingrum (kanan) dan mantan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo (kiri) (Foto: Kolase MI)

Kejagung Periksa Eks Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Kepala KPP Madya Dua Semarang Bernadette

26 November 2025 01:33 WIB

Nasional
Gedung DPR RI (Foto: Dok MI)

Fatwa Pajak MUI jadi Sorotan DPR, Kemenkeu Diminta Bahas Segera

25 November 2025 19:58 WIB

Monitor Hukum
Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi (kanan) dan Gayus Halomoan Partahanan Tambunan (kiri) (Foto: Kolase MI/Diolah)

Habis Gayus, Terbitlah Ken!

23 November 2025 06:00 WIB

Hukum
Ken Dwijugiasteadi (kiri) dan Sri Mulyani Indrawati (kanan) (Foto: Istimewa)

Bekas Anak Buah Jangan Dikambinghitamkan! Kejagung Kudu Periksa Sri Mulyani di Korupsi Pengurangan Pajak dan POME

22 November 2025 00:47 WIB