Fraksi PKS Minta Pemerintah Serius dalam Kelola Sumber Daya Mineral

Jakarta, MI - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyoroti seriusnya masalah pengelolaan sumber daya mineral oleh pemerintah yang dinilai tidak maksimal.

Menurutnya pemerintah mesti membenahi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, terutama terkait tambang ilegal yang terus merugikan negara.

"Kami dari Fraksi PKS mendorong agar Pak Menteri dan pemerintah lebih serius dalam mengelola energi dan sumber daya mineral, khususnya mineral," kata Mulyanto, dikutip pada, Rabu (28/8/2024). 

Kata Mulyanto, pemerintah sangat jelas terlihat masa bodi dalam mengelola sumber daya mineral. "Hingga saat ini, pemerintah terlihat abai dalam mengelola sumber daya mineral ini," ucapnya. 

Lebih lanjut, Mulyanto memaparkan berbagai kasus tambang ilegal yang jelas-jelas sangat merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

"Kasus tambang ilegal ini nyata dan merugikan negara. Mulai dari tambang nikel di Blok Mandiodo hingga tambang timah ilegal di Bangka Belitung, dengan total kerugian negara mencapai Rp.217 triliun," jelasnya.

"Tambang emas ilegal di Kalimantan dan Palu ini jelas-jelas melibatkan 80 orang pekerja asing dan menggunakan alat berat. Kalau tidak ada backing, mana mungkin hal itu bisa terjadi?" tambah Mulyanto kesal. 

Selanjutnya, Mulyanto juga menyayangkan sikap Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) yang terlihat tak peduli dengan kondisi tersebut. 

"Di tengah persoalan tambang ilegal yang semakin mengkhawatirkan, Dirjen Minerba malah kosong lebih dari satu tahun. Ini menunjukkan betapa tidak seriusnya pemerintah dalam menanggulangi masalah ini," sesal Mulyanto.