Apapun Partainya, Tak Ada Alasan Bagi Prabowo untuk Tidak Pecat Menhut Raja Juli

Jakarta, MI - Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memecata Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni buntut bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Ace, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

Politikus Parati Silodaritas Indonesia (PSI) itu dinilai paling bertanggung jawab akibat kerusahan hutan di Sumatera hingga mengakibatkan bencana alam parah dan merenggut ratusan jiwa.

Menurut Ketua Exponen 08, M. Damar, Menhut Raja Juli bertanggung jawab penuh atas perizinan yang diduga dikeluarkan Kemenhut tanpa kajian matang, sehingga mengakibatkan terjadinya penggundulan hutan yang berakhir bencana dahsyat di Sumatra.

"Presiden Prabowo harus segera mencopot menhut, akibat banyaknya perizinan yang belum dikaji dengan matang. Ribuan rumah tenggelam, rakyat kehilangan tempat tinggal, dan ratusan nyawa melayang. Mereka harus bertanggung jawab," tegas Damar, Minggu (7/12/2025).

Menhut Raja Juli saat ini gagal total dalam menangani tata kelola hutan yang berujung pada bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

"Dengan kegagalan ini, sudah menjadi alasan yang kuat untuk mengganti menhut. Negara harus berbenah agar tata kelola hutan bisa berjalan dengan baik, sehingga bencana semacam ini tak kembali terulang," ungkapnya.

Di lain sisi, dia menilai bahwa Raja Juli juga tidak memiliki kompetensi di bidang kehutanan, sehingga tidak mampu mencegah pembalakan hutan di wilayah Sumatra yang menjadi biang kerok terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor.

"Hal itu menjadi pemicu terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh," katanya.

Selain itu, Damar juga meminta Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi terhadap kinerja para bawahannya yang memiliki keterkaitan erat dengan terjadinya bencana tersebut.

"Presiden harus sekaligus melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri dan partai koalisi yang tidak loyal terhadapnya, termasuk para menteri yang terkait dengan bencana. Bencana bisa sedahsyat ini, ada dugaan telat dalam menanganinya," kata dia.

Menurut Damar, menteri yang tidak loyal dan mengganggu kinerja program-program Presiden Prabowo di pemerintahan juga mesti dievaluasi.

"Sudah saatnya Presiden melakukannya. Jangan ragu copot, apa pun partainya, apabila tidak sejalan dengan presiden. Bapak Presiden dipilih rakyat, jadi, jangan ragu copot yang merusak kinerja Presiden dan pemerintah," demikian Damar.