KPK Dampingi LNSW Wujudkan Tata Kelola Ekspor-Impor Transparan

wisnu
wisnu
Diperbarui 31 Mei 2022 10:00 WIB
Jakarta, MI – Pendampingan KPK tersebut sebagai upaya untuk meminimalisir titik-titik rawan korupsi pada pelaksanaan ekspor-impor di Indonesia. "Lembaga National Single Window merupakan derivasi dari kebijakan pemerintah menarik investor dan menggenjot pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui kegiatan ekspor-impor yang transparan dan proses bisnis yang sederhana serta layanan terintegrasi," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Selasa (31/5). Permasalahan dalam tata niaga ekspor-impor yang tidak transparan dalam memberikan izin, rentan terjadi penyalahgunaan wewenang hingga suap-menyuap yang akan merugikan pelaku usaha. "Butuh transparansi dalam pemberian izin ekspor-impor untuk memberikan kepastian, baik kepada produsen, pelaku perdagangan maupun negara," ujar Ghufron. Poses bisnis perizinan ekspor-impor masih dilakukan secara terkotak-kotak, terpisah, dan tersebar di masing-masing kementerian/lembaga terkait sehingga data komoditas tidak "clear" dan berakibat terjadinya tindak pidana korupsi. "Catatan KPK 2013 ada suap impor daging lalu 2016 ada di sektor gula supaya dapat impor. Lalu 2017 mengubah regulasi di sektor kesehatan dan peternakan, itu melibatkan suap di dalamnya," ungkapnya. Oleh karena itu, lanjut dia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), KPK bersama Kementerian Perekonomian, LNSW serta kementerian/lembaga terkait tengah berupaya melakukan perbaikan tata kelola ekspor-impor di Indonesia. Upaya itu diwujudkan dengan membangun sistem nasional data dan informasi ekspor-impor yang disebut Sistem Nasional Neraca Komoditas. Sistem tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua pihak sebagai sarana untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan ekspor-impor hingga tidak ada lagi celah bagi pejabat pemerintah maupun pihak swasta untuk melakukan korupsi. Adanya neraca komoditas, menurut Ghufron, memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai dasar penerbitan persetujuan impor ataupun persetujuan ekspor, sebagai acuan data produksi dan konsumsi nasional serta sebagai acuan untuk pengembangan industri nasional. "Neraca komoditas ini harapannya memberikan kepastian sehingga diketahui berapa kebutuhan masyarakat Indonesia atas komoditas tertentu, dan berapa tingkat produksi lokal sehingga pelaksanaan impor jelas alasannya. Jangan sampai impor dilakukan saat panen raya berlangsung," kata Ghufron. Sampai awal 2022, melalui pengawalan KPK, telah terbit Perpres Neraca Komoditas yang di dalamnya terdapat kesepakatan elemen data ekspor-impor untuk empat komoditas, yaitu beras, gula, daging, dan garam. "Satu hal yang masih perlu terus dikawal berdasarkan laporan Stranas PK periode lalu adalah implementasi sistem di kementerian/lembaga lain yang belum siap. Kemudian dokumen protokol penyampaian dan pertukaran data serta skema insentif dan disinsentif," tuturnya.

Topik:

KPK Pendampingan tata kelola ekspor-impor

Berita Sebelumnya

Mantan Wali Kota Tanjungbalai Divonis 4 Tahun Bui dan Hak Politiknya Dicabut

Berita Selanjutnya

CBA Ungkap Dugaan Korupsi Rp2,5 Triliun BOP di Kemenag

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Akan Kembali Ulik Sejumlah Saksi terkait Kasus Kuota Haji Usai Penyidik Kembali dari Saudi

12 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Rampung Periksa 80 Saksi Terkait Kasus Suap yang Menjerat Bupati Ponorogo

12 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Riau Abdul Wahid (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Pergeseran Anggaran Dinas PUPR-PKPP Riau yang Ditentukan Gubernur Abdul Wahid

14 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan eks Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel) (Foto: Dok MI)

KPK Bidik Pejabat Kemnaker Lainnya di Pemerasan Noel Berjamaah

14 jam yang lalu

Hukum
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok/MI)

Terbang ke Arab Saudi, KPK Peroleh Sejumlah Data Tambahan Terkait Kasus Kuota Haji

15 jam yang lalu

Hukum
Koordiantor MAKI Boyamin Saiman (Foto: Dok MI/Pribadi)

Belum Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK Diyakini Ditekan Kekuasaan

6 Desember 2025 01:24 WIB