KPK Dorong ICW Laporkan Dugaan Korupsi Dana BOP Pesantren

Adelio Pratama

Diperbarui 2 Juni 2022 08:03 WIB

KPK Dorong ICW Laporkan Dugaan Korupsi Dana BOP Pesantren

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk melaporkan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren ke penegak hukum. Pasalnya, ICW sudah mengkaji hal tersebut dan didukung oleh Kementerian Agama (Kemenag). "KPK tentu mengapresiasi kepada ICW yang telah mengkaji dan menemukan dugaan tindak pidana korupsi pada distribusi BOP Pesantren di beberapa wilayah. Upaya-upaya pemberantasan korupsi memang tidak hanya semata tugas penegak hukum, namun peran serta kita semua," kata juru bicara KPK Ali Fikri, dikutip Kamis (2/6/). Ali berharap agar temuan tersebut ditindaklanjuti oleh ICW. Dia mendorong agar ICW melaporkan ke penegak hukum, termasuk KPK sehingga bisa ditindaklanjuti. "ICW juga bisa melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini kepada penegak hukum yang berwenang. Agar temuannya bisa menjadi informasi awal untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penegakan hukum yang berlaku," ucapnya. Lebih lanjut, Ali memandang ICW juga perlu berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dan melakukan edukasi berkaitan dengan BOP pesantren tersebut. Dengan demikian, distribusi bantuan tersebut ke depannya bisa dilakukan lebih akuntabel, transparan, dan tidak ada unsur korupsi. "ICW sebagai organisasi yang fokus dan konsisten pada isu korupsi, juga bisa memberikan edukasi kepada publik agar memahami dan menyadari bahaya praktik-praktik korupsi tersebut. Ujungnya, kita bisa bersama-sama mewujudkan cita-cita masyarakat yang berbudaya antikorupsi," lanjutnya. Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama (Kemenag) memastikan tidak akan memberikan toleransi jika ada oknum yang terbukti melakukan penyelewengan dana BOP Pesantren. Kemenag meminta oknum yang terlibat ditindak tegas. "Tindak tegas. Kementerian Agama berprinsip zero tolerance terhadap siapa pun yang hendak melakukan penyelewengan dana BOP," kata Staf Khusus Menteri Agama Nuruzzaman, dalam keterangannya, Rabu (1/6). Hal tersebut disampaikan Nuruzzaman merespons adanya dugaan penyelewengan BOP pesantren yang disalurkan pada Agustus 2020. Diketahui terdapat beberapa penyelewengan pada tahun anggaran 2020. Sebagian kasusnya dalam proses hukum dan sebagian kasus telah disidangkan. "Bahkan pelaku penyelewengan dana BOP Pesantren juga telah dijatuhi hukuman pidana," ujarnya. Lebih lanjut, Nuruzzaman mengatakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejak menjabat pada akhir Desember 2020 langsung melakukan pembenahan di Kemenag. Yaqut meminta pihak Kemenag melakukan pencegahan dan penindakan penyelewengan APBN, termasuk membenahi sistem penyaluran dan pengawasan dana BOP Pesantren. "Kementerian Agama juga memerintahkan seluruh jajarannya dan mengajak seluruh masyarakat untuk turut mengawal, mengamankan dan memastikan penyaluran dana BOP Pesantren tepat sasaran dan tepat guna," ungkap Nuruzzaman. [Ode]

Topik:

KPK dugaan korupsi

KPK Dorong ICW Laporkan Dugaan Korupsi Dana BOP Pesantren

Berita Sebelumnya

BNI Biayai Perusahaan Batu Bara Tanpa Agunan, Akademisi: KPK Bisa Turun

Berita Selanjutnya

Disebut Oposisi Omong Kosong, PKS Tegaskan Tolak UU Omnibus Law dan IKN

Berita Terkait

KPK Akan Kembali Ulik Sejumlah Saksi terkait Kasus Kuota Haji Usai Penyidik Kembali dari Saudi

KPK Rampung Periksa 80 Saksi Terkait Kasus Suap yang Menjerat Bupati Ponorogo

KPK Dalami Pergeseran Anggaran Dinas PUPR-PKPP Riau yang Ditentukan Gubernur Abdul Wahid

KPK Bidik Pejabat Kemnaker Lainnya di Pemerasan Noel Berjamaah

Terbang ke Arab Saudi, KPK Peroleh Sejumlah Data Tambahan Terkait Kasus Kuota Haji

Belum Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK Diyakini Ditekan Kekuasaan

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K