Kasus Kepemilikan Senpi Syahrul Yasin Limpo Jangan Sampai Macet

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 13 Oktober 2023 15:28 WIB
Jakarta, MI - Kasus kasus kepemilikan senjata api (Senpi) harus diproses hukum tersendiri, meski mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dugaan pemerasan terhadap politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu terkait dengan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). "Bila tidak diproses justru akan kontraproduktif dengan upaya membangun citra Polri yang profesional, bahkan bisa saja kemudian memunculkan asumsi sedang ikut melakukan politik penegakan hukum,” ujar Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto, kepada wartawan, Jum'at (13/10). Menurutnya, hal terkait kepemilikan senjata api diatur sangat ketat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur tentang senjata. Oleh karenanya, ketika ada temuan di lapangan, maka penting untuk dipastikan siapa pemilik senpi dimaksud, apakah senpi tersebut ilegal dan perlu penjelasan terkait peruntukannya sehingga berada di rumah dinas seorang menteri. “Jadi, ada yang diutamakan dan ada yang ditunda. Bila tak diproses dan lebih mempercepat kasus pemerasan oknum KPK, bisa jadi muncul anggapan tak profesional,” demikian Bambang. (An) #Senpi Syahrul Yasin Limpo

Topik:

KPK Polda Metro Jaya Polri Senpi Syahrul Yasin Limpo

Berita Sebelumnya

Polisi Sidik Dua Kasus yang Menyeret Ketua KPK Firli Bahuri

Berita Selanjutnya

Polisi akan Panggil Legenda Badminton untuk Dalami Pertemuan Firli dengan SYL

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Foto: Dok MI/Albani Wijaya)

KPK Bidik Dua Pihak Dicekal Usai Periksa Gus Yaqut, Skema Pembagian Kuota Haji Disorot

1 jam yang lalu

Hukum
Wamenaker Immanuel Ebenezer (Foto: Dok/MI/Alb)

KPK Akan Limpahkan Kasus Pemerasan di Kemnaker ke Jaksa, Noel Cs Segera Diadili

1 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Sita Sejumlah Dokumen usai Geledah Tiga Lokasi di Lampung Tengah

2 jam yang lalu

Hukum
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya (Foto: Dok/MI/Alb)

KPK Buka Peluang Seret Pihak Lain di Kasus Suap Proyek Lampung Tengah

2 jam yang lalu

Hukum
mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025)

Diperiksa 8 Jam di KPK, Gus Yaqut Bungkam Soal Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

18 jam yang lalu

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI/Diolah)

Soal Penahanan Satori dan Heri Gunawan, KPK: Bentar Lagi Ya!

20 jam yang lalu