Farmasi Indonesia Berhasil Produksi Insulin Lokal Pertama, DPR: Bisa Menekan Obat Impor
Jakarta, MI - Komisi IX DPR RI mendukung terobosan besar dunia kesehatan Indonesia yang berhasil memproduksi insulin lokal pertama untuk penderita diabetes.
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo, menyebut keberhasilan ini memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor insulin.
"Ini hal yang bagus dan perlu didukung oleh semua pihak. Keberhasilan ini tidak hanya menandai peningkatan kualitas produk kesehatan dalam negeri, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada obat-obatan impor, termasuk insulin," kata Rahmad dalam keterangannya, Selasa (27/8/2024).
Insulin berbahan baku lokal ini telah resmi masuk dalam formularium nasional (fornas), yang berarti dapat ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Kesehatan.
Sehingga hal tersebut kata Rahmad, harus disambut baik karena dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya penderita diabetes.
"Ini adalah langkah maju yang signifikan bagi industri kesehatan nasional. Saya sangat mengapresiasi inovasi ini, yang menunjukkan bahwa kita mampu memproduksi obat-obatan berkualitas tinggi dengan bahan baku lokal sekaligus dapat meringankan beban masyarakat," tutur Legislator dari Dapil Jawa Tengah V itu.
Menurut Rahmad, Insulin lokal ini tidak hanya akan membantu menurunkan biaya pengadaan obat melalui pengurangan impor, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan lebih lanjut di bidang farmasi dalam negeri.
Dengan masuknya insulin lokal ke dalam fornas, Indonesia kini memiliki peluang untuk menjadi lebih mandiri dalam penyediaan obat-obatan penting, yang selama ini didominasi oleh produk impor.
"Hal ini tentunya akan mendorong kualitas SDM di bidang kesehatan Indonesia untuk terus berkembang dan berinovasi dalam menciptakan solusi kesehatan yang lebih baik di dunia kesehatan," pungkasnya.
Topik:
Komisi IX Rahmad Handoyo DPR Farmasi Indonesia Insulin DiabetesBerita Terkait
Alex Indra soal Dana Rehabilitasi Hutan Rp62.500 per Ha: Apa yang Mau Diperbaiki?
5 Desember 2025 16:34 WIB
Gunhar Dukung Cabut Persetujuan Perusahaan Perusak Lingkungan di Sumatera
5 Desember 2025 10:32 WIB
DPR Desak OJK Perkuat Keamanan Siber Pasar Modal usai Dana Nasabah Mirae Sekuritas Hilang
4 Desember 2025 18:25 WIB
DPR Mau Ubah BI Seperti di Orde Baru, Masih Ingat Korupsi BI Era Soeharto?
3 Desember 2025 18:19 WIB