Kemensos Jawab Temuan BPK soal Bansos Tak Tepat Sasaran Rp6,93 T

Aan Sutisna
Aan Sutisna
Diperbarui 4 Juni 2022 01:10 WIB
Jakarta, MI - Kementerian Sosial menjawab temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terindikasi tak tepat sasaran dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp6,93 triliun. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan temuan BPK tersebut telah ditindaklanjuti pihaknya dalam waktu lima hari. Menurut Mensos Risma di Jakarta, Jumat (3/6), temuan yang diserahkan BPK tersebut adalah temuan sementara yang biasa dilakukan untuk diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial. “Jadi memang begitu, kami harus jawab, alhamdulillah selesai. Kita harus kerjakan satu minggu, alhamdulillah lima hari kelar dan bisa diterima,” kata Risma dilansir Antara. Risma meyakini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Kementerian Sosial, pihaknya dapat menjawab temuan tersebut. “Karena bukan hanya jawaban tertulis, tapi di cek di lapangan apakah orangnya ada, dengan data BPK dan kita,” ujar dia. Sebelumnya, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi menjelaskan dana sebesar Rp5,5 triliun yang disalurkan kepada nama-nama yang tidak masuk dan tidak terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Artinya, orang yang tidak ada di dalam daftar ikut menerima. Sehingga, dari Rp120 triliun bansos, BPK melakukan sampling dengan pemeriksaan yang valid, dan Rp5,5 triliun tidak masuk dalam DTKS. BPK meminta Kementerian Sosial untuk memberikan daftar penerima bansos sejumlah Rp5,5 triliun tersebut. Achsanul mengatakan ada masalah pembaruan data, karena banyak daerah yang tidak tertib dalam memperbarui data penerima bansos di daerah masing-masing. Selain itu, Achsanul menyebut praktik pemimpin daerah di sejumlah daerah yang hanya memberi daftar nama dari tim sukses yang memilih mereka untuk menerima bansos. [iwah]

Topik:

bansos BPK Kemensos Tri Rismaharini

Berita Sebelumnya

Pertamina Rugi Besar, Kinerja Ahok Patut Dipertanyakan

Berita Selanjutnya

KPK-PLN Kolaborasi Cegah Korupsi bagi Pelaku Usaha

Berita Terkait

Nasional
Gedung BMKG RI (Foto: Dok MI/Nuramin)

BPK Temukan Seabrek Masalah di BMKG, DPR: Anggaran Gede Tiap Tahun, Tapi...

2 Desember 2025 14:33 WIB

Investigasi
Kutipan LHP atas Pengelolaan PBI Tahun 2017 s.d. Semester I 2022 pada PT PGN Tbk (bawah) dan Surat Panggilam Jampidsus Kejagung terhadap Direktur PT SEI Tumbur Parlindungan (atas) (Foto: Kolase MI)

Korupsi PT Saka Energi Indonesia Bikin Negara Tekor Rp 5,2 T, Kini Disidik Kejagung!

29 November 2025 23:35 WIB

Hukum
Suasana underpass Jalan HM Yamin Medan (Foto: Istimewa)

BPK Temukan Manipulasi Proyek Underpas HM Yamin: Ada Jejak Bobby Nasution dan Topan Ginting

27 November 2025 16:01 WIB

Ragam
Iskandar Sitorus (Foto: Dok MI/Istimewa)

1.000 Ha Barang Milik Negara Lenyap: Mengapa Negara Diam?

27 November 2025 13:52 WIB

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Diduga "Bermain" Audit, PPATK Diminta Telusuri Rekening Sekjen BPK Syamsudin dan Bekas Anak Buahnya di PKN IV

26 November 2025 23:41 WIB

Hukum
Abdul Fickar Hadjar Pakar Hukum Pidana Usakti (Foto: Dok MI/Pribadi)

KPK Didesak Geledah Rumah Sekjen BPK Syamsudin, Padang Pamungkas dan Yudy Ayodya: Spekulasi Dugaan Kasus di Kementerian Kian Menguat!

26 November 2025 16:38 WIB