Mahfud MD soal Putusan MK: Jangan Sampai Ini Jadi Alasan Tunda Pemilu

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 16 Oktober 2023 19:27 WIB
Jakarta, MI - Menko Polhukam Mahfud MD merespons soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengabulkan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Mahfud berharap putusan MK tersebut tidak dijadikan alasan untuk menunda Pemilu 2024. "Sekarang saya berharap jangan sampai ini menjadi alasan untuk menunda pemilu, semua harus siap ikut pemilu, dengan putusan MK," kata Mahfud di Hotel JW Marriott, Surabaya, Senin (16/10). Mahfud mengatakan putusan MK itu bersifat final. Sehingga baik suka maupun tidak suka, semua pihak tetap harus patuh terhadap putusan MK tersebut. "Meskipun mungkin kita tidak suka putusannya, tapi konstitusi kita mengatakan putusan MK itu final, sehingga ya mari kita lanjutkan proses ini, karena memang di dalam tata hukum kita begitu," ujarnya. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Putusan MK tersebut merupakan respons atas permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Uji materiil itu diajukan Pemohon Almas Tsaqibbirru Re A yang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta dengan Nomor Perkara 90/PUU-XXI/2023. "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK, Anwar Usman saat membacakan putusan di Ruang Sidang Utama MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/10). #Mahfud MD soal Putusan MK

Topik:

Mahfud MD MK Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Berita Sebelumnya

Profil Sadikin Rusli, Penerima Uang Tutup Kasus Korupsi BTS Kominfo Rp 40 M

Berita Selanjutnya

Mahfud MD Sebut Putusan MK soal Syarat Capres-Cawapres Bersifat Final

Berita Terkait

Nasional
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD (Foto: Istimewa)

Mahfud MD Nilai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Bertentangan dengan Putusan MK

13 Desember 2025 12:28 WIB

Nasional
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD (Foto: Istimewa)

Mahfud MD Dorong Menkeu Purbaya Bersihkan Ditjen Pajak-Bea Cukai dari Korupsi

15 November 2025 15:24 WIB

Hukum
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD (Foto: Istimewa)

Mahfud MD soal Polemik Whoosh: Utang Wajib Dibayar, Dugaan Korupsi Harus Tetap Diselidiki!

15 November 2025 14:56 WIB

Nasional
Inspektur Jenderal (Irjen) Mohammad Iqbal kini menjabat Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPD RI. Pelantikan Irjen Iqbal sebagai Sekjen DPD RI mengacu pada Keppres Nomor 79/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) disebut sebagai kunci Irjen Iqbal bisa menempati pos tersebut.

Aleg Demokrat Harap Presiden Prabowo Tarik Polri dari Lembaga Sipil Usai Putusan MK 114

15 November 2025 07:35 WIB

Nasional
Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Foto: Dok KKP/Istimewa)

Daftar Anggota Polri yang Duduki Jabatan Sipil

15 November 2025 06:00 WIB

Hukum
Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan atas gugatan sejumlah perkara dalam sidang yang digelar di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025)

Tok! MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil, Begini Alibinya

13 November 2025 18:03 WIB