Johan Rosihan: Pembongkaran Pagar Laut Tunjukkan Kedaulatan Ada di Tangan Rakyat

Jakarta, MI  – Anggota Komisi IV, Johan Rosihan, mengungkapkan bahwa pembongkaran pagar laut milik Agung Sedayu Group di perairan Tangerang, Banten, adalah simbol penting bahwa kekuasaan sejati berada di tangan rakyat, bukan di tangan kekuatan ekonomi atau korporasi.

“Pagar laut ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada kekuatan ekonomi, baik individu maupun perusahaan besar, yang bisa bertindak semena-mena jika merugikan masyarakat. Kedaulatan itu ada pada rakyat,” ujar Johan dalam diskusi yang digagas oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, Kamis, 6 Februari 2025.

Dalam kesempatan itu, politisi dari Fraksi PKS ini juga menegaskan kepada aparat penegak hukum agar tidak gentar menghadapi ancaman yang datang dari korporasi besar seperti Agung Sedayu Group. “Kita harus berhenti takut dengan bayang-bayang nama besar korporasi, apalagi yang mencoba mengatur negara ini,” lanjutnya.

Johan juga mengingatkan semua pihak bahwa Indonesia bukanlah milik segelintir orang. “Tidak ada satu dua orang yang bisa mengatur negeri ini. Kekuatan sesungguhnya ada pada rakyat. Laut adalah pembatasnya,” katanya tegas.

Lebih jauh, Johan menilai masalah pagar laut di Tangerang menunjukkan ketidakselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, izin Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikeluarkan untuk Agung Sedayu Group bertentangan dengan visi Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo sudah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap keberadaan pagar laut ini. Instruksi kepada TNI untuk membongkarnya adalah sebuah sinyal kuat bahwa negara tidak akan membiarkan pihak manapun menyalahgunakan kekayaan negara," ungkap Johan.

Ia juga menegaskan bahwa penegak hukum harus terus mengusut kasus ini sampai tuntas. "Siapapun yang mencoba menghalangi pengusutan kasus pagar laut ini akan berhadapan langsung dengan rakyat," tegasnya.

Dengan langkah tegas ini, Johan berharap tidak ada lagi pihak yang mencoba merebut kewenangan negara, karena rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi.