DPR Kunjungi Polda Sulsel Evaluasi Pengamanan Mudik

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 11 Juni 2022 23:00 WIB
Jakarta, MI - Besarnya arus mudik serta arus balik di pada hari raya Idul Fitri Tahun 2022, merupakan salah satu persoalan yang menarik perhatian. Apalagi mengingat, provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sendiri yang merupakan salah satu daerah tujuan utama mudik dan libur lebaran. Tentunya dalam hal ini Pihak Polri di wilayah Sulsel harus mengantisipasi lonjakan mudik/arus balik yang terjadi sesuai dengan rasio ideal jumlah personil dan strategi operasi yang tepat. Hadir sebagai Ketua Tim rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dalam sambutannya mengatakan, Komisi III DPR RI bermaksud untuk mendapatkan penjelasan terkait evaluasi pengamanan mudik/arus balik, pemeliharaan keamanan, dan strategi pengamanan kebutuhan pokok masyarakat pada hari raya Idul Fitri Tahun 2022. "Kunjungan Komisi III DPR RI ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data seluas-luasnya berdasarkan fungsi dan kewenangannya, agar dapat menjadi bahan Komisi III DPR RI dalam melakukan analisa secara transparan dan obyektif dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengambilan keputusan," ungkap Pangeran dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Mapolda Sulsel, provinsi Sulsel, Jumat (10/6). Komisi III DPR RI melalui fungsi pengawasannya, mengevaluasi program pengamanan lebaran atau hari raya Idul Fitri dari perspektif penegakan hukum yang berpengaruh terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat. "Maka diperlukan persiapan dan rencana strategis sekaligus pola sinergisitas antar aparat penegak hukum dan instititusi terkait. Perhatian secara khusus terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian baik di tingkat Mabes Polri maupun di level wilayah dalam melakukan pencegahan, monitoring dan evaluasi," imbuh politisi (F-PAN) itu. Pada kesempatan tersebut, Kapolda Sulsel Nana Sudjana memaparkan sejumlah program dan langkah-langkah operasi atau kegiatan Kepolisian yang dilakukan dalam rangka antisipasi pengamanan mudik dan arus baliknya, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban di berbagai tempat di wilayah Sulawesi Selatan. Ia mengungkapkan di Sulsel khususnya akai unjuk rasa serta perkelahian antar kampung atau antar kelompok masih menjadi dominasi. "Untuk itu dalam hal pengamanan, saya sebagai Kapolda melakukan langkah-langkah yang lebih lanjut yakni mengkoordinasikan hal ini mulai dari Gubernur, Pangdam, dan kamipun sudah mengumpulkan Forkopimda dari Kotamadya, Walikota, Kapolrestabes juga Dandim. Jadi memang dari hasil evaluasi kami, kasus ini kerap terjadi, akar masalahnya karena terlalu banyak masyarakat kita di Sulsel ini khususnya anak-anak muda itu menjadi pengangguran, tidak ada kegiatan, ditambah juga dengan adanya pandemi covid-19 ini. Maka kami bersama jajaran Forkopimda di Makassar kita rapat dan kami membentuk Batalyon 120," jelasnya. Ia menambahkan dengan adanya Batalion 120 yang berisikan pemuda yang memiliki sejumlah latar belakang salah satunya mantan preman tersebut dilakukan langkah-langkah pembinaan salah satunya dengan memberikan sejumlah pelatihan keterampilan. "Saat ini ada kurang lebih 1700 anggota yang terlibat di dalam batalyon ini, kita beri pelatihan misalnya menjadi pemadam kebakaran, latihan perbengkelan, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Karena kami yakin, kalau mereka sibuk melakukan kegiatan, mereka akan sibuka melakukan pekerjaannya sehingga melupakan kegiatan yang dapat menimbulkan konflik perkelahian antar kelompok dan sebagainya," ujarnya. Turut hadir Anggota DPR RI Amir Uskara beserta Anggota Komisi III DPR RI lain diantaranya, Safaruddin (F-PDIP), Andi Rio Idris Padalangi, Bambang Heri Purnama (F-Golkar), Bimantoro Wiyono, Siti Nurizka Puteri Jaya (F-Gerindra), Jacki Uly (F-Nasdem), Dipo Nusantara Pua Upa (F-PKB), Santoso (F-Demokrat), dan Achmad Dimyati Natakusumah (F-PKS).

Topik:

Kunjungan

Berita Sebelumnya

DPR RI Prihatin 193 Ribu Guru Honorer Belum Dapat Kepastian Status

Berita Selanjutnya

Rizal Ramli Sebut Pemerintah Bisa Tunda Pembangunan IKN, Jika...