Cegah Pindah Partai, Jalan Terkahir PDIP Pasangkan Ganjar dengan Gibran

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 17 Oktober 2023 18:44 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri harus ada kesepakatan untuk memasangkan Gibran Rakabuming Raka dengan Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan,menilai, karpet merah untuk Gibran di Pilpres 2024, tergantung dari PDIP dan Presiden Jokowi. “Kalau Gibran dipasangkan dengan Ganjar Pranowo ini bisa saja mungkin kalau memang adanya kesepakatan antara PDIP dan Presiden Jokowi,” kata Iwan kepada Monitorindonesia.com, Selasa (17/10). Dia mengatakan, keberadaan Presiden Jokowi di PDIP masih sangat dibutuhkan. Sebab, PDIP mendapatkan efek positif atas kierja yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi selama dua periode. “Karena PDIP diuntungkan dengan tarikan persepsi publik tentang kinerja Presiden Jokowi,” ucap Iwan. Dia mengatakan, jika Gibran dan Presiden Jokowi keluar dari PDIP, maka akan sangat merugi. Pasalnya, selama ini citra positif yang didapati PDIP tidak lepas dari pengaruh Presiden Jokowi. “Maka PDIP tidak mampu memanfaatkan citra positif presiden sebagai bagian dari kader partai PDIP,” jelas Iwan. Sehingga, untuk mencegah Gibran dan Jokowi keluar, maka jalan terkahinrya PDIP adalah memasangkan Gibran dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. “Kemungkininan memasangkan Ganjar dan Gibran menjadi kemungkinan yang masuk akal dan minim citra buruk bagi keduanya,” tandas Iwan. (ABP)   #PDIP Pasangkan Ganjar dengan Gibran

Topik:

Jokowi PDIP Ganjar Pranowo Gibran Rakabuming Raka

Berita Sebelumnya

Yusril Enggan Berspekulasi Soal Intervensi Istana ke MK

Berita Selanjutnya

Cawapres Prabowo Mengerucut ke 3 Nama

Berita Terkait

Hukum
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Istimewa)

Kubu Jokowi Siap Hadiri Gelar Perkara Khusus Tudingan Ijazah Palsu di Polda Metro Jaya

14 Desember 2025 17:27 WIB

Ekonomi
Menkeu Purbaya dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Foto: Repro)

Dulu Dibanggakan Jokowi, Menkeu Purbaya Ungkap UU Cipta Kerja Bikin Negara Rugi Rp25 Triliun Per Tahun

11 Desember 2025 20:53 WIB

Hukum
Jokowi (Foto: Istimewa)

Terkuak, Ternyata Kasasi Jokowi soal Kerusakan Hutan Pernah Ditolak MA, Tapi...

8 Desember 2025 10:37 WIB

Politik
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (Foto: Istimewa)

PDIP Dukung Penetapan Status Bencana Nasional

7 Desember 2025 18:34 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris

Charles Honoris: Lebih Dari 15 Rumah Sakit Tidak Beroperasi Sejak Bencana Sumatera

5 Desember 2025 22:51 WIB

Hukum
Sidang sengketa informasi terkait dokumen akademik Joko Widodo kembali berlangsung di Komisi Informasi Pusat. Hakim menegur perwakilan Universitas Gadjah Mada karena dinilai tidak mengikuti perintah majelis, Kamis (4/12/2025).

Uji Konsekuensi Dokumen KKN Jokowi Tak Sesuai, Hakim KIP Tegur UGM

4 Desember 2025 16:34 WIB