PDIP Dukung Penetapan Status Bencana Nasional

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 7 Desember 2025 11 jam yang lalu
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (Foto: Istimewa)
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (Foto: Istimewa)

Jakarta, MI - PDI Perjuangan mendukung untuk segera menetapkan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menjadi bencana nasional.

Sekretaris Jendral (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa berdasarkan jumlah korban, dampak bencana, serta kerugian yang ditimbulkan, maka seharusnya pemerintah menetapkan bencana banjir dan longsor di wilayah Pulau Sumatera menjadi bencana nasional.

"Ketika dari jumlah korban, dari kemudian dampak bencana, kerugian yang ditimbulkan, maka aspirasi yang diterima oleh PDI Perjuangan adalah mari kita bersama-sama dengan pemerintah agar mencanangkan ini menjadi bencana nasional," katanya Hasto, Minggu (7/12/2025). 

Ia mengatakan bahwa langkah-langkah penanggulangan bencana akan lebih cepat dan efektif ketika statusnya ditingkatkan menjadi bencana nasional. Ia juga menyatakan kesiapan partainya untuk membantu pemerintah dalam proses pemulihan pasca bencana. 

"Inilah yang kemudian kita dorong dan tidak ada salahnya aspirasi dari masyarakat untuk mencanangkan ini sebagai bencana nasional. Kita dengarkan agar ini memberikan dukungan politik bagi pemerintah di dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana secara cepat dan efektif," tuturnya.

Lebih lanjut, Hasto juga menyampaikan pentingnya untuk segera dilakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi menyeluruh untuk meminimalisir terjadinya bencana serupa kedepannya.

"Dari kayu-kayu yang hanyut pada saat bencana banjir tersebut menunjukkan ada yang tidak beres. Inilah yang kemudian harus kita lakukan perbaikan bersama, langkah koreksi secara menyeluruh dari hulunya dari aspek kebijakan dan hilirnya adalah partisipasi dari rakyat untuk menjaga bumi yang kita huni bersama," ungkapnya.

"Maka PDI Perjuangan terus bergerak mendorong kebijakan-kebijakan, termasuk moratorium hutan, bagaimana hutan sebagai paru-paru dunia itu harus kita jaga, sungai sebagai halaman depan kita, bagaimana konversi hutan menjadi lahan sawit harus kita hentikan," tambahnya.

Topik:

PDIP Hasto Bencana Sumatera