Komisi IV DPR RI: Pengoplosan Beras Tindakan Yang Tak Bisa Ditolerir

Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan menyebutkan, adanya beras oplosan yang merugikan negara hampir Rp99 triliun adalah tindakan yang tak bisa dimaafkan.

Ia meminta aparat penegak hukum segera bertindak agar perusahaan yang terlibat dalam beras oplosan ditindak tegas.

"Ini kejahatan yang tidak bisa ditolerir. Kami akan mendesak Satgas Pangan dan aparat penegak hukum untuk bertindak cepat guna memastikan siapa saja dan perusahaan apa saja yang terlibat. Bila sudah ditemukan bukti yang kuat maka harus diproses secara hukum yg kemudian diberi sanksi tegas," kata Ahmad Yohan kepada monitorindonesia.com, Jakarta, Senin (14/7).

Ia juga meminta agar perusahaan-perusahaan yang melakukan pengoplosan beras dicabut izinnya.

"Kalau ada perusahan yang terlibat maka sebaiknya dicabut izinnya dan oknumnya harus dipidana untuk efek jera agar kedepan tidak ada lagi yang main-main atu curang dengan persoalan pangan," kata politisi PAN itu.

Sebagai informasi, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan adanya praktik pengoplosan beras premium. Ia mengatakan bahwa beras tersebut dikemas seolah-olah beras dengan kualitas premium, padahal isi dari kemasan tersebut hanya berisi beras biasa. 

"Contoh ada volume yang mengatakan 5 kilogram padahal 4,5 kg. Kemudian ada yang 86 persen mengatakan bahwa ini premium, padahal itu adalah beras biasa. Artinya apa? Satu kilo bisa selisih Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per kilogram," kata Arman, dikutip Sabtu (12/7/2025).

Ia menyebut bahwa praktuk curang pengoplosan berad premium ini telah menimbulkan kerugian pada masyarakat mencapai angka Rp 100 triliun pertahunya.

"Ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun. Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan Rp 1.000 triliun, kalau 5 tahun kan Rp 500 triliun, ini kerugian," ujarnya.