Fungsi Pengawasan DPR Diarahkan pada Berbagai Isu

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 1 November 2021 13:38 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengatakan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD), pada Masa Persidangan ke II ini akan diarahkan pada regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana, serta pengelolaan anggaran agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Selain itu, fungsi pengawasan DPR melalui AKD juga akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan dan pelaksanaan Undang-Undang (UU). "Fungsi penngawasan ini penting untuk menyikapi berbagai permasalahan yang saat ini menjadi perhatian rakyat di antaranya; kasus pinjaman online ilegal; rencana kenaikan Upah Minimum 2022; penanganan pandemi Covid-19; kebijakan penerapan PCR; antisipasi bencana alam, hingga rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umrah bagi jemaah Indonesia," kata Puan saat membacakan pidato Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 secara virtual pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021). Disampaikan Puan, DPR RI selalu dituntut untuk dapat responsif terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan rakyat. DPR RI dengan kewenangan yang dimilikinya, akan secara efektif mendorong pemerintah semakin baik kinerjanya dalam menangani pelayanan dan urusan rakyat, sehingga rakyat selalu merasakan kehadiran negara dalam membantu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Sementara dalam menjaga komitmen menjalankan peran diplomasi parlemen pada masa sidang ini DPR RI akan menugaskan delegasi untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti beberapa pertemuan kerjasama antar parlemen. Di antaranya; The 26th United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP 26) di Glasgow pada 7 November, The 143rd Assembly of the IPU di Madrid, Spanyol pada 26-30 November, dan The 29th Annual Meeting of the APPF di Seoul, Korea Selatan pada bulan Desember. "Melalui aktivitas diplomasi parlemen tersebut, DPR RI dapat bertukar pandangan dengan berbagai pemangku kepentingan demi penguatan peran diplomasi DPR RI, delegasi juga akan terus aktif melaksanakan kegiatan BKSAP Day dan menghadiri berbagai webinar," jelas politisi PDI Perjuangan itu. (Ery)

Topik:

DPR pengeawasan

Berita Sebelumnya

DPR: Pandemi Tak Jadi Alasan Penyalahgunaan Kekuasaan

Berita Selanjutnya

Begini Respon Partai Demokrat Berdirinya Partai Kebangkitan Nusantara

Berita Terkait

Nasional
Seorang perempuan berdiri di dalam rumahnya yang hancur di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, pada Minggu (30/11/2025)

Pemerintah Bersikukuh Tak Tetapkan Bencana Nasional di Sumatera

9 jam yang lalu

Politik
Bandara Khusus PT IMIP (Foto: Dok MI)

DPR Tetap Usut Izin Bandara IMIP Internasional Meski Sudah Dicabut Menhub Dudy

9 jam yang lalu

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman (Foto: Ist)

Alex Indra soal Dana Rehabilitasi Hutan Rp62.500 per Ha: Apa yang Mau Diperbaiki?

5 Desember 2025 16:34 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar (Foto: Ist)

Gunhar Dukung Cabut Persetujuan Perusahaan Perusak Lingkungan di Sumatera

5 Desember 2025 10:32 WIB

Ekonomi
Otoritas Jasa Keuangan (Foto: Dok MI)

DPR Desak OJK Perkuat Keamanan Siber Pasar Modal usai Dana Nasabah Mirae Sekuritas Hilang

4 Desember 2025 18:25 WIB

Hukum
Bank Indonesia (BI) (Foto: Dok MI/Antara)

DPR Mau Ubah BI Seperti di Orde Baru, Masih Ingat Korupsi BI Era Soeharto?

3 Desember 2025 18:19 WIB