DPR: Pandemi Tak Jadi Alasan Penyalahgunaan Kekuasaan

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 1 November 2021 11:46 WIB
Monitorindonesia.com - Kalangan DPR sepakat pandemi  Covid-19 tak jadi alasan penyalahgunaan kekuasaan. Putusan MK mengabulkan gugatan uji materi Perppu No 1 Tahun 2020 menghapus impunitas pejabat yang mengeluarkan dana terkait pandemi Covid-19 disambut baik Kapoksi Partai Demokrat di Komisi II DPR Anwar Hafid. Anwar Hafid mengaku setuju, dengan putusan tersebut.  Menurutnya, hal ini agar diskresi pandemi tak dijadikan alasan bagi penyalahgunaan kekuasaan. "Saya setuju, agar diskresi pandemi tidak dijadikan alasan bagi penyalahgunaan kekuasaan," kata Anwar Hafid, Senin, (1/11/2021). Dengan kondisi demikian, Anwar Hafid mengingatkan, agar pemerintah harus siap dan mampu dalam menjalankan kebijakan negara. "Untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk kesehatan pasca pandemi," tegas Anwar Hafid. Dalam menjaga stabilitas ekonomi termasuk kesehatan, Anwar Hafid meminta, agar pemerintah dapat melakukan sejumlah hal. Salah satunya ialah dengan mengenjot pemulihan ekonomi. "Yang terpenting saat ini adalah pemulihan ekonomi harus digenjot. Kurangi beban rakyat contoh tes PCR yang mahal," kata Anwar Hafid. Selain itu, lanjut Anwar Hafid, perbanyak kegiatan- kegiatan padat karya sehingga rakyat bisa bekerja dan mendapatkan upah yang layak secara merata. "Ekonomi yang tumbuh akan menciptakan kestabilan ditengah-tengah masyarakat," tandas Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah ini.

Topik:

Covid-19 pandemi DPR RI

Berita Sebelumnya

Sidang Gugatan ke PSI Digelar Besok, Viani: Saya Punya Kebenaran

Berita Selanjutnya

Fungsi Pengawasan DPR Diarahkan pada Berbagai Isu

Berita Terkait

Politik
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar (tengah). (Foto: Zul Sikumbang)

Sekjen DPR Paparkan Evaluasi Setahun dan Perkenalkan Pejabat Baru di Lingkungan Kesetjenan DPR

5 Desember 2025 01:00 WIB

Nasional
Anggota Komisi V DPR Yanuar Arif Wibowo (Dok. MI)

DPR Soroti Minimnya Mitigasi Bencana dan Empati Pejabat

2 Desember 2025 18:44 WIB

Nasional
Warga mengamati sampah kayu gelondongan pascabanjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (29/11/2025).

DPR akan "Kuliti" Kemenhut soal Dugaan Ilegal Logging

1 Desember 2025 02:35 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

Komisi IV DPR akan Panggil Kemenhut: Bahas Bencana Banjir-Longsor Sumatera

30 November 2025 18:28 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

DPR RI Serahkan Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Sumatera

30 November 2025 14:22 WIB

Politik
Foto udara kawasan terdampak banjir bandang di Lubuk Minturun, Padang, Sumatera Barat, Kamis (27/11/2025).

DPR Desak Evaluasi Total Izin Tambang dan Perkebunan Buntut Bencana Sumatera

29 November 2025 21:31 WIB