PT Kertas Leces Pailit, DPR ke BUMN: Gaji dan Pesangon Karyawan Gimana?

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 13 Juni 2022 20:55 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana mempertanyakan prioritas pembagian aset jika sebuah perusahaan mengalami pailit. Sebab, dalam kasus pailitnya PT Kertas Leces (Persero), karyawan perusahaan tersebut sempat melakukan demo untuk menuntut hak mereka seperti gaji dan pesangon. PT Kertas Leces sendiri merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang produksi kertas yang dinyatakan pailit dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap pemberesan atau penjualan. “Ini komposisinya (pembagian aset) seperti apa? karena kalau kita lihat di undang-undang ketenagakerjaan, karyawan harus diprioritaskan, ini kan kelompok yang paling marjinal," tanya Ananta dalam rapat Panja Penyehatan dan Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) terkait kepailitan PT Kertas Leces, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/6). Sementara itu, Ketua Umum AKPI Jimmy Simanjuntak menjelaskan, jika sebuah perusahaan pailit, maka gaji karyawan merupakan komponen yang akan diberikan atau dicairkan terlebih dahulu, menyusul kreditur lalu pesangon. “Tagihan karyawan ini ada dua macam pak, satu pesangon, satu lagi utang gaji yang tertunggak, putusan MK Nomor 63 itu mengatakan yang diberikan hak istimewa mendahului itu adalah utang gaji yang tertunggak, yang berjalan, tetapi tidak mendahului dari separatis atau kreditur yang memiliki jaminan kebendaan," jelas Jimmy. Selain itu, dalam agenda tersebut, Jimmy menjelaskan bahwa PT Kertas Leces (Persero) saat ini sudah masuk dalam tahap pemberesan atau penjualan aset. "Kasus PT Kertas Leces, sudah masuk tahap pemberesan atau penjualan, artinya sudah masuk dalam keadaan insolven, dan tidak ada lagi sarana perdamaian. Tujuan akhir nantinya adalah pengakhiran atau pembubaran daripada kepailitannya," imbuhnya.

Topik:

pailit

Berita Sebelumnya

DPR Minta PB IDI ikut Pantau Pergerakan Pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran

Berita Selanjutnya

Limitasi Waktu Kurator BUMN Dinilai Sah Secara Hukum

Berita Terkait

Hukum
Ahmad Hidayat Mus (Foto: Dok MI/Ist)

Ahmad Hidayat Residivis Korupsi Kembali Tersangka, Tersandung Penggelapan Boedel Pailit

26 September 2025 15:23 WIB

Ekonomi
PT PP Tbk (PTPP) (Foto: Ist)

BUMN Konstruksi PTPP Digugat Pailit Dua Vendor

12 September 2025 08:45 WIB

Ekonomi
PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT) dinyatakan pailit (Foto: SBAT)

SBA Textile (SBAT) Dinyatakan Pailit

4 September 2025 12:38 WIB

Ekonomi
Buruh Sritex Akan Gelar Demo ke Istana Presiden dan Kantor MA (Foto: Ist)

Buruh Sritex Akan Demo ke Istana Presiden dan Kantor MA, Tuntut Kejelasan Masa Depan Pekerja

23 Desember 2024 16:54 WIB

Ekonomi
PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex Group (Foto: Ist)

Resmi Pailit, Tagihan Utang Sementara Sritex Capai Rp32 Triliun

21 Desember 2024 12:21 WIB

Ekonomi
PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex (Foto: Ist)

Kasasi Ditolak, Sritex Resmi Masuk Status Pailit

20 Desember 2024 13:54 WIB