Waka DPR: Tak Adil APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 22 September 2023 18:13 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel menegaskan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sudah selesai. Sehingga, seharusnya menjadi tanggung jawab badan usaha, bukan dibebankan ke APBN. Menurut Gobel, Peraturan Menteri Keuangan No.89/2023 yang mengatur tentang penjaminan kereta cepat. Membuat APBN menjadi tak adil bagi pemajuan kesejahteraan umum, apalagi ada unsur investasi asing. “APBN menjadi terikat secara permanen dan selamanya terhadap sebuah kegiatan badan usaha. Tentu APBN menjadi tak adil. APBN itu untuk kemaslahatan umum. Ini bisa membuat Presiden Jokowi yang sudah memiliki banyak legacy luar biasa dalam memimpin Indonesia, tercederai dan menimbulkan persepsi negatif,” ujar Gobel, Jum'at (22/9). Politikus partai NasDem itu mengatakan, ketika Pemerintah melahirkan Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021, masih bisa dimengerti karena untuk mewujudkan dan menyelesaikan proyek kereta cepat yang sedang dalam tahap pembangunan. “Walaupun itu menunjukkan ada sesuatu yang tak beres dalam perencanaan. Akibatnya, Pemerintah melakukan penyertaan modal negara (PMN) untuk KAI sebesar Rp7,5 triliun, yaitu 2021 Rp4,3 triliun dan 2022 Rp3,2 triliun. Dana PMN ke KAI itu sepenuhnya untuk kereta cepat,” bebernya. Tetapi kata Gobel, pembangunan proyek kereta cepat sudah selesai sehingga segala biaya mestinya sepenuhnya berada dalam tanggung jawab badan usaha. “Jangan bawa-bawa APBN lagi, apalagi secara permanen,” tandas Gobel. Gobel mengingatkan, apa yang ia sampaikan merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat dan sebagai warga negara. “Bukan tidak setuju terhadap kereta cepat. Dari awal saya sangat mendukung kereta cepat, tapi dukungannya dalam batas kewajaran dan kepatutan dalam konteks kemaslahatan publik yang luas. Jadi tak perlu berlebihan. Mestinya biarkan itu bersifat B to B saja,” tegasnya. (DI)

Topik:

DPR Kereta Cepat Jakarata-Bandung

Berita Sebelumnya

Gerindra: Tidak Mungkin Duet Prabowo-Ganjar Terwujud

Berita Selanjutnya

Komisi III DPR Bakal Uji Kelayakan 8 Calon Hakim MK

Berita Terkait

Nasional
Kegiatan Optimalisasi Sosialisasi Daerah Pemilihan (Sosdapil) Empat Pilar MPR RI Tahap VII (Foto: Istimewa)

Gunhar Ajak Warga Banyuasin Perkuat Nilai Pancasila Lewat Sosialisasi Empat Pilar

23 jam yang lalu

Hukum
Anggota DPR RI Fauzi Amro (kiri) dan Charles Meikyansyah (kanan) (Foto: Kolase MI/Diolah)

2 Kali Mangkir Pemeriksaan Korupsi CSR BI, KPK Didesak Panggil Paksa Anggota DPR Fauzi Amro dan Charles Meikyansyah

13 Desember 2025 08:25 WIB

Nasional
Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono (Foto: Istimewa)

DPR akan Sikat Perusak Hutan di Sumatera, Sekalipun Dia Bintang 4!

12 Desember 2025 17:04 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar (Foto: Dok MI)

Kerap Tabrak Jembatan Ampera, Gunhar Desak Evaluasi Total Izin Tongkang Batu Bara di Sungai Musi

11 Desember 2025 13:07 WIB

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun (Foto: Ist)

DPR Tanggapi Kebijakan Bea Keluar Emas hingga 15% yang Ditetapkan Purbaya

11 Desember 2025 08:45 WIB

Politik
DPR RI mengusulkan Kementerian Khusus Bencana (Foto: Dok MI)

DPR Usul Pembentukan Kementerian Khusus Bencana, John Sitorus: Kalau Ada Angin Puting Beliung Kalian Bentuk "Kementerian Puting Beliung?"

11 Desember 2025 07:57 WIB