Putusan MK Sarat Kepentingan

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 17 Oktober 2023 13:22 WIB
Jakarta, MI - Keterlibatan anak muda dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) memang harus didukung penuh oleh setiap lapisan masyarakat. Ini sebuah bentuk bahwa Indonesia tidak lagi mempersempit bagi setiap orang yang ingin maju di Pilpres 2024 mendatang. Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana, menilai, tentu hal ini berbeda ketika aturan yang diubah Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan ruang bagi seseorang yang usianya 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah boleh maju di Pilpres, demi mengakomodir kepentingan kelompok atau pribadi. Diketahui pula, Pemohon pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang merupakan pengagum Gibran Rakabuming Raka permohonannya dikabulkan oleh MK. Di sisi lain, Ketua MK, Anwar Usman juga merupakan adik ipar dari Presiden Jokowi yang artinya, Ketua MK adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka. Aditya menilai, putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 sarat dengan kepentingan kelompok tertentu. Dimana pada perkara sebelumnya, hakim MK menegaskan bahwa mengenai aturan batas usia merupakan wewenang pembentuk Undang-Undang yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Maka hal ini yang menjadi conflict of interests cukup tinggi," kata Aditya kepada Monitorindonesia.com, Selasa (17/10). Menurutnya, dengan dikabulkannya permohonan tersebut, dapat dipastikan peta politik nasional sejak putusan itu dibacakan berubah sangat drastis. Sebab, isu Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, bisa saja terwujud karena putusan MK tersebut. "Memiliki dampak nasional dimana salah satunya adalah potensi peta politik dalam Pilpres akan berubah," tandas Aditya. (ABP)     #Putusan MK Sarat Kepentingan

Topik:

Prabowo Subianto MK Pilpres Anwar Usman Gibran Rakabuming Raka

Berita Sebelumnya

Gerindra Ungkap Ada Komunikasi dengan Gibran Usai Putusan MK

Berita Selanjutnya

Diterapkan di Pilpres 2024, Ada Upaya Manipulatif Putusan MK

Berita Terkait

Nasional
Menteri P2MI Mukhtarudin tandatangani MoU dengan Pemerintah Kabupaten Belu NTT. (Dok. KemenP2MI)

Menteri Mukhtarudin dan Pemkab Belu NTT Teken MoU untuk Perkuat Perlindungan Pekerja Migran

12 Desember 2025 13:09 WIB

Nasional
Pengamat Kebijakan Publik, Fernando Emas (Foto: Dok/MI)

Prabowo Diminta Copot Menhut Raja Juli dan Usut Pembalakan Liar di Sumatera

8 Desember 2025 18:04 WIB

Pendidikan
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2025.(Foto. Rizal Siregar)

Di Puncak HGN 2025, Presiden Prabowo Tegaskan Prioritas Besar untuk Guru

28 November 2025 18:59 WIB

Pendidikan
Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan program meluncurkan penggunaan perdana interactive flat panel (IFP) atau smartboard sebagai bagian dari Program Digitalisasi. (Foto. Rizal Siregar)

Prabowo Resmikan Smartboard Nasional: Era Baru Digitalisasi Pembelajaran Dimulai

17 November 2025 14:07 WIB

Nasional
Inspektur Jenderal (Irjen) Mohammad Iqbal kini menjabat Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPD RI. Pelantikan Irjen Iqbal sebagai Sekjen DPD RI mengacu pada Keppres Nomor 79/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) disebut sebagai kunci Irjen Iqbal bisa menempati pos tersebut.

Aleg Demokrat Harap Presiden Prabowo Tarik Polri dari Lembaga Sipil Usai Putusan MK 114

15 November 2025 07:35 WIB

Nasional
Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Foto: Dok KKP/Istimewa)

Daftar Anggota Polri yang Duduki Jabatan Sipil

15 November 2025 06:00 WIB