Diterapkan di Pilpres 2024, Ada Upaya Manipulatif Putusan MK

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 17 Oktober 2023 14:09 WIB
Jakarta, MI - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan mengenai batas usia capres-cawapres berusia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah bisa maju di Pilpres 2024, membuat diskursus di ruang publik. Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana, mengatakan, diskursus itu muncul ketika MK merubah bunyi Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu berlaku surut atau diterapkan pada Pilpres 2024. Aditya menyampaikan bahwa, anggapan adanya konflik kepentingan dari putusan tersebut seharusnya tidak muncul, jika Mahkamah memberlakukan perubahan frasa pada Pasal 169 huruf q itu untuk Pilpres 2029. "Saya berpandangan bahwa perbincangan ini tentu tidak akan berdampak politis tinggi apabila isu ini masuk dalam revisi UU Pemilu yang dapat dibahas setelah Pemilu usai," kata Aditya kepada Monitorindonesia.com, Selasa (17/10). Dia pun merasa keheranan dengan sikap Mahkamah yang memerintahkan perubahan frasa atau bunyi pada Pasal 169 huruf q UU 7/2017 itu diterapkan pada Pilpres 2024 mendatang. Tentu hal ini menjadi tanda tanya publik. Lebih lanjut dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI) ini menilai, putusan yang diberlakukan pada Pilpres 2024 memang sarat dengan kepentingan. Sebab, MK terkesan terburu-buru. Padahal, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden tinggal hitungan hari saja. "Namun terlihat, ada usaha manipulatif agar putusan MK ini segera hadir untuk masuk sebagai syarat pendaftaran pilpres minggu depan," tandas Aditya. (ABP) #Ada Upaya Manipulatif Putusan MK

Topik:

MK Mahkamah Konstitusi Manipulatif

Berita Sebelumnya

Putusan MK Sarat Kepentingan

Berita Selanjutnya

Besok Gibran Menghadap DPP PDIP, Bahas Tawaran Cawapres?

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok/MI)

Mahasiswa Uji Pasal Larangan Rangkap Jabatan Menteri ke MK, Minta Pengecualian untuk Bapanas

11 Desember 2025 17:43 WIB

Nasional
Inspektur Jenderal (Irjen) Mohammad Iqbal kini menjabat Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPD RI. Pelantikan Irjen Iqbal sebagai Sekjen DPD RI mengacu pada Keppres Nomor 79/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) disebut sebagai kunci Irjen Iqbal bisa menempati pos tersebut.

Aleg Demokrat Harap Presiden Prabowo Tarik Polri dari Lembaga Sipil Usai Putusan MK 114

15 November 2025 07:35 WIB

Nasional
Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Foto: Dok KKP/Istimewa)

Daftar Anggota Polri yang Duduki Jabatan Sipil

15 November 2025 06:00 WIB

Hukum
Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan atas gugatan sejumlah perkara dalam sidang yang digelar di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025)

Tok! MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil, Begini Alibinya

13 November 2025 18:03 WIB

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

28 Oktober 2025 19:46 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB