Prabowo Diminta Copot Menhut Raja Juli dan Usut Pembalakan Liar di Sumatera

Jakarta, MI – Pengamat Kebijakan Publik, Fernando Emas menilai bahwa kerusakan ekologis akibat alih fungsi hutan dan dugaan pembalakan liar yang memicu banjir serta longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh harus segera mendapatkan perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto. 

Fernando menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam perusakan hutan wajib diproses hukum. Menurutnya, aparat penegakan hukum (APH) harus menyasar semua aktor yang terlibat tanpa pandang bulu, baik itu pejabat aktif, mantan pejabat, maupun pengusaha.

“Termasuk lakukan proses hukum terhadap semua pejabat negara, mantan pejabat negara, dan juga pengusaha yang diduga melakukan pelanggaran hukum,” tegas Fernando kepada Monitorindonesia.com, Senin (8/12/2025).

Ia juga menyoroti adanya dugaan kesalahan dalam penerbitan izin di masa lalu. Menurutnya, mantan Menteri Kehutanan (Menhut) terdahulu harus juga diproses hukum jika ditemukan adanya bukti kesalahan dalam penerbitan izin di kawasan hutan. 

“Termasuk lakukan tindakan terhadap mantan Menteri Kehutanan yang dianggap melakukan kesalahan terkait dengan penerbitan izin,” ujarnya.

Desak Evaluasi terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Selain mendorong penegakan hukum, Fernando meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ia menilai menteri tersebut belum menunjukkan kapasitas memadai dalam mengelola hutan dan menjalankan fungsi pengawasan sejak awal menjabat.

“Raja Juli Antoni seharusnya di awal menjabat segera melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang dikeluarkan oleh menteri pendahulunya,” tuturnya.

Ia menilai lemahnya penguasaan tugas dan fungsi kementerian membuat penanganan tata kelola di kawasan hutan menjadi tidak optimal.

“Prabowo Subianto sebaiknya mengangkat menteri yang memiliki kompetensi untuk menggantikan Raja Juli Antoni,” katanya.

Kerusakan Hutan dan Ancaman Bencana Ekologis

Kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan dan aktivitas ilegal seperti pembalakan liar disebut menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya bencana ekologis di Pulau Sumatera. Banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi tersebut memperkuat tuntutan agar pemerintah pusat mengambil langkah tegas, baik dalam penindakan hukum maupun perbaikan tata kelola hutan.