BUMN Padat Karya Jangan Cuma Wacana: Jutaan Lulusan SMP Butuh Kerja, Bukan Janji

Jakarta, MI - Pemerintah didesak berhenti berteori dan mulai bergerak cepat. Wacana pembentukan BUMN padat karya dinilai bukan sekadar ide manis, tapi kebutuhan mendesak di tengah jutaan tenaga kerja berpendidikan rendah yang terancam makin tersisih.

Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai rencana pembentukan BUMN padat karya ini harus segera diwujudkan, bukan berhenti di meja rapat. Menurutnya, negara tak punya banyak waktu jika benar-benar ingin meredam gelombang pengangguran.

“Menurut saya rencana itu bagus. Saya mendorong dan mendukung supaya pemerintah bisa lebih cepat merealisasikan BUMN padat karya, sehingga bisa membuka lapangan kerja untuk sektor seperti tekstil dan alas kaki,” kata Timboel kepada Monitorindonesia.com, Selasa (2/2/2026).

Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan lebih dari separuh angkatan kerja Indonesia masih berpendidikan SD hingga SMP. Artinya, mayoritas tenaga kerja nasional justru berada di segmen yang paling sulit menembus industri padat modal dan teknologi tinggi.

Timboel menegaskan, memaksakan mereka bersaing di sektor yang menuntut keahlian tinggi tanpa intervensi negara hanya akan memperlebar jurang ketimpangan. “Sektor padat karya memang sangat dibutuhkan, karena 53 persen angkatan kerja kita masih lulusan SMP ke bawah. Kalau mereka dipaksa berkompetisi dengan para sarjana yang punya skill besar, jelas akan sangat tidak mampu,” ujarnya.

Ia menilai keberpihakan pemerintah tidak boleh setengah hati. Industri padat karya, kata dia, harus dijadikan pintu masuk sambil tetap dibarengi peningkatan keterampilan pekerja. “Keberpihakan pemerintah untuk menjaring angkatan kerja kita yang mayoritas lulusan SMP ke bawah itu wajib dilakukan, seiring dengan peningkatan skill-nya,” tambah Timboel.

Menurutnya, skema ini bukan hanya soal menyerap tenaga kerja jangka pendek, tetapi membangun fondasi jangka panjang. Jika SDM sudah ditempa dari sektor padat karya, Indonesia akan lebih siap masuk ke industri padat modal dan teknologi di masa depan. “Sehingga kalau pun ada industri padat modal dan teknologi, kita sudah menyiapkan SDM-nya. Harus ada intervensi nyata dari pemerintah,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pembentukan BUMN baru khusus sektor tekstil. Industri ini dipandang strategis, terutama untuk menghadapi tekanan kebijakan tarif dari Amerika Serikat yang bisa menghantam ekspor produk manufaktur Indonesia.

Untuk menopang rencana tersebut, pemerintah menyiapkan pendanaan jumbo senilai 6 miliar dolar AS melalui BPI Danantara. Dana ini akan difokuskan pada pengadaan mesin dan barang modal, adopsi teknologi baru, hingga dorongan ekspor produk tekstil nasional.

Langkah ini diharapkan tak sekadar menyelamatkan industri yang tertekan, tapi juga mendorong modernisasi dan pendalaman struktur industri tekstil dalam negeri. Selain tekstil, pemerintah juga menargetkan penguatan sektor elektronik, khususnya semikonduktor, yang selama ini masih menjadi titik lemah industri nasional.

Namun bagi Timboel, satu hal paling mendesak tetap sama: jangan sampai strategi besar industri justru melupakan realitas mayoritas tenaga kerja Indonesia. Tanpa keberanian membesarkan sektor padat karya, bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi.