Board of Peace Disorot, GREAT Institute Tegaskan Langkah Prabowo di Davos Selaras Diplomasi Indonesia

Jakarta, MI — Keputusan Indonesia bergabung dalam forum internasional “Board of Peace” yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto di sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, memantik perhatian luas publik. Beragam kritik bermunculan, namun GREAT Institute menilai respons tersebut justru mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap arah politik luar negeri Indonesia.

Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, mengatakan perdebatan yang muncul adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

“Kritik dan komentar terhadap keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace adalah bentuk kepedulian. Itu menunjukkan masyarakat benar-benar memperhatikan garis kebijakan luar negeri kita,” ujar Teguh dalam dialog GREAT Talks yang ditayangkan Kamis, 29 Januari 2026.

Menurutnya, langkah Presiden Prabowo tidak keluar dari tradisi diplomasi Indonesia, khususnya dalam isu Palestina yang sejak lama menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri nasional.

“Untuk urusan Palestina, itu agenda lama yang selalu ada dalam playbook diplomasi Indonesia,” tegasnya.

Teguh menjelaskan, Board of Peace bukanlah forum yang lahir dari inisiatif sepihak, melainkan dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang diterbitkan pada November 2025.

Resolusi tersebut menerima Comprehensive Plan perdamaian di Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. DK PBB juga mengakui kontribusi sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turkiye dalam memfasilitasi proses menuju perdamaian.

“Dalam resolusi itu juga disebutkan pembentukan Board of Peace. Karena lahir dari keputusan resmi DK PBB, tidak ada alasan meragukan legitimasi maupun itikad forum ini,” jelas Teguh.

Ia mengajak publik untuk membaca langsung isi resolusi tersebut, termasuk 20 poin rencana komprehensif yang menjadi lampiran resmi dokumen DK PBB.

Dalam rencana itu, salah satu poin utama adalah upaya deradikalisasi di Gaza serta penghentian segala bentuk kekerasan dan teror. Hamas dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) diminta menghentikan aksi saling serang sebagai langkah awal menuju stabilitas.

Teguh menilai pelucutan senjata menjadi fondasi penting menuju perdamaian.

“Pelucutan senjata adalah syarat untuk masuk fase pertama, yaitu negative peace — kondisi tanpa kekerasan — sebelum bergerak menuju positive peace yang lebih permanen,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perbedaan istilah dalam dokumen tersebut.

“Untuk Hamas digunakan istilah meletakkan senjata, sementara untuk Israel adalah menarik diri. Kenapa? Karena Gaza bukan wilayah Israel,” kata Teguh.

Rencana komprehensif itu juga menegaskan bahwa warga Gaza tidak boleh dipaksa meninggalkan tanah mereka. Hal ini, menurut Teguh, sejalan dengan sikap konsisten Indonesia dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina.

“Karena itu saya melihat keputusan Presiden Prabowo tetap berada di jalur perjuangan diplomasi Indonesia untuk perdamaian Palestina,” katanya.

Lebih lanjut, Teguh menegaskan bahwa isu Palestina saat ini bukan lagi soal self determination atau penentuan nasib sendiri.

“Isu self determination bagi Palestina sudah selesai. Palestina adalah entitas berdaulat, memiliki bendera di Markas PBB dan berstatus observer state,” jelasnya.

Ia menambahkan, Palestina juga tidak lagi masuk dalam pembahasan Komisi IV PBB yang menangani wilayah non-self governing territories.

“Palestina bukan lagi wilayah yang dikategorikan belum mampu memerintah dirinya sendiri,” ujar Teguh, yang mengaku memahami mekanisme itu karena pernah menjadi petisioner isu Sahara Barat di forum yang sama.

Bagi Teguh, Board of Peace harus dilihat sebagai upaya kolektif komunitas internasional, bukan agenda satu negara.

“Setelah diadopsi oleh DK PBB, ini bukan lagi inisiatif Donald Trump semata, melainkan ikhtiar bersama masyarakat internasional untuk mendorong perdamaian,” pungkasnya.