Belum Panas Kursi BI, Thomas Djiwandono Sudah "Jualan" Rekam Jejak
Jakarta, MI – Belum juga lama resmi terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas Djiwandono sudah sibuk menonjolkan rekam jejaknya di tengah sorotan publik soal latar belakang politik dan kedekatan keluarganya dengan Presiden Prabowo Subianto.
Alih-alih fokus meredam kekhawatiran soal independensi bank sentral, Thomas justru menegaskan bahwa tidak ada aturan yang ia langgar, sembari meminta publik melihat perjalanan kariernya.
“Tidak ada satu hal yang dilewati, dilanggar, apalagi dibelok-belokkan. Tapi tolong juga dilihat rekam jejak yang sudah saya lakukan sebelumnya,” tegasnya.
Keponakan Presiden Prabowo itu tak menampik bahwa latar belakangnya sebagai mantan pengurus partai politik serta hubungan keluarga dengan orang nomor satu di Indonesia adalah fakta yang tak bisa dihapus.
“Kalau soal bahwa latar belakang saya sebagai dulu politisi atau bahkan kedekatan keluarga, ya itu fakta. Itu saya nggak bisa bantah, ya itu fakta,” ujarnya dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Namun, alih-alih merinci langkah konkret menjaga jarak dari kepentingan politik, Thomas lebih memilih menekankan pengalamannya di sektor keuangan. Ia menyebut sudah lama berkecimpung di bidang tersebut, termasuk perannya saat ini di Kementerian Keuangan.
Thomas juga menyampaikan bahwa dirinya telah mundur dari keanggotaan Partai Gerindra sejak 31 Desember 2025. Sementara posisi strategisnya sebagai bendahara umum partai itu disebut sudah dilepas lebih dulu pada Maret 2025.
Pernyataan itu justru memantik pertanyaan baru di ruang publik: cukupkah klaim rekam jejak dan pengunduran diri administratif untuk meredam bayang-bayang konflik kepentingan di jantung kebijakan moneter Indonesia?
Topik:
Thomas Djiwandono Bank Indonesia BI Deputi Gubernur BI independensi bank sentral Prabowo Subianto konflik kepentingan latar belakang politik Gerindra kebijakan moneterBerita Sebelumnya
BUMN Perminas Dibentuk untuk Kelola Tambang Rampasan Negara
Berita Selanjutnya
Pajak Kapal Asing Belum Optimal, Purbaya Tuding Kemenhub Lalai
Berita Terkait
Neraca Perdagangan Desember 2025 Surplus USD 2,51 Miliar, BI Nilai Positif bagi Ketahanan Ekonomi
3 Februari 2026 10:44 WIB
BUMN Padat Karya Jangan Cuma Wacana: Jutaan Lulusan SMP Butuh Kerja, Bukan Janji
3 Februari 2026 09:59 WIB
Prabowo Sindir Soal Lingkungan, Skandal Sawit PT KAS di Muna Terbuka: AMDAL Belum Terbit, Aktivitas Jalan Terus
3 Februari 2026 04:51 WIB