Legal Standing Mahasiswa UNSA yang Gugat Aturan Batas Usia Capres-Cawapres Lemah!

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 17 Oktober 2023 16:08 WIB
Jakarta, MI - Peneliti Utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay, menilai, legal standing Pemohon pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023,Almas Tsaqibbirru Re A yang merupakan mahawasis Universitas Negeri Surakarta (UNSA) yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat lemah. “Legal standing pemohon sangat lemah, namun dikabulkan oleh MK,” kata Hadar dalam keterangan tertulisnya kepada Monitorindonesia.com, Selasa (17/10). Mantan Anggota KPU RI periode 2012-2017 itu menuturkan, dalam permohonan Pemohon hanya mendalilkan bahwa dirinya mengagumi sosok Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabumig Raka. “Pemohon yang merupakan mahasiswa, hanya menyandarkan kedudukan hukum pada keinginan pemohon menjadi presiden dan terinspirasi pada Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming,” jelas Hadar. “Keterangan legal standing Pemohon juga hanya dimuat dalam 3 halaman saja,” kata Hadar menambahkan. Selain itu, dalam gugatannya itu Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci mengenai Pasal 169 huruf q pada Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu yang dinilai inkonstitusional. “Pemohon tidak menjelaskan kerugian konstitusional yang jelas,” terang Hadar. Anehnya, dalil yang disampaikan dalam permohonannya, Pemohon hanya menyatakan kekagumannya kepada sosok Gibran Rakabuming Raka. Pemohon juga menilai, aturan mengenai batas usia capres-cawapres sangat merugikan Gibran Rakabuming Raka. Sebab, aturan itu hanya membatasi usia capres-cawapres yang bisa maju Pilpres harus berusia 40 tahun. “Tidak bisa menjadi capres-cawapres akibat keberlakuan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu,” ujar Hadar. Menurutnya, melihat dari dalil yang disampaikan itu tidak memiliki hubungan langsung dengan Pemohon. Berbeda ketika yang mengajukan gugatan adalah Gibran Rakabuming Raka. “Bila permohonan ini diajukan oleh Gibran, kerugian konstitusionalnya jelas karena dialami secara langsung sebagai Pemohon,” tandas Hadar. (ABP)     #Legal Standing Mahasiswa UNSA

Topik:

MK Mahkamah Konstitusi Gibran Rakabuming Raka Netgrit Hadar Gum

Berita Sebelumnya

Besok Gibran Menghadap DPP PDIP, Bahas Tawaran Cawapres?

Berita Selanjutnya

Gibran Cawapres Prabowo, Agung Laksono: Bisa Digolkarkan

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok/MI)

Mahasiswa Uji Pasal Larangan Rangkap Jabatan Menteri ke MK, Minta Pengecualian untuk Bapanas

11 Desember 2025 17:43 WIB

Nasional
Inspektur Jenderal (Irjen) Mohammad Iqbal kini menjabat Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPD RI. Pelantikan Irjen Iqbal sebagai Sekjen DPD RI mengacu pada Keppres Nomor 79/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) disebut sebagai kunci Irjen Iqbal bisa menempati pos tersebut.

Aleg Demokrat Harap Presiden Prabowo Tarik Polri dari Lembaga Sipil Usai Putusan MK 114

15 November 2025 07:35 WIB

Nasional
Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Foto: Dok KKP/Istimewa)

Daftar Anggota Polri yang Duduki Jabatan Sipil

15 November 2025 06:00 WIB

Hukum
Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan atas gugatan sejumlah perkara dalam sidang yang digelar di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025)

Tok! MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil, Begini Alibinya

13 November 2025 18:03 WIB

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

28 Oktober 2025 19:46 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB