Karen Agustiawan Sebut Dahlan Iskan Penanggung Jawab Pengadaan LNG Pertamina!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 19 September 2023 23:49 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefed Natural Gas (LNG) pada PT Pertamina tahun 2011-2021. Karen juga ditahan selama 20 hari kedepan. Sebelum dijebloskan ke rumah tahanan (Rutan) KPK, Selasa (19/9) malam, Karen Agustiawan dihadapan wartawan membantah kebijakan yang dibuatnya terkait pengadaan LNG di PT Pertamina tak diketahui pemerintah pusat. "Pemerintah tahu. Itu perintah jabatan, dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksana anggaran dasar," tegas Karen. Selain itu, Karen juga membantah dirinya melaksanakan pengadaan LNG tanpa adanya pertimbangan. "Sudah ada tiga, jadi itu sudah konsultan, melakukan pendalaman, dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif kolegial, secara sah, karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Karen juga mengatakan kebijakan LNG di Pertamina diketahui oleh pemerintah lewat Menteri BUMN yang saat itu dijabat oleh Dahlan Iskan saat itu. "Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung jawab di dalam Inpres Nomor 14 Tahun 2010. Itu jelas banget, tolong nanti ditanyakan ke Pertamina, di situ ada jelas bahwa ada targetnya," tambah Karen. Sebelumnya, KPK membeberkan alasan penanganan dugaan kasus korupsi LNG bermula ketika adanya perkiraan defisit gas di Indonesia pada 2009 sampai 2040. Kemungkinan itu membuat diperlukannya pengadaan LNG untuk memenuhi PT PLN Persero, industri pupuk, dan industri petrokimia lain di Tanah Air. KPK menyebut Karen kemudian membuat kebijakan membuat kerja sama dengan beberapa produsen dan supplier LNG di luar negeri. Salah satunya yakni Corpus Christi Liquefaction (CCL) LCC Amerika Serikat. Pemilihan perusahaan asing itu dilakukan sepihak. Karen juga tidak melaporkan pemilihan itu ke Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero). KPK meyakini langkah itu melanggar hukum. Dalam kasus ini, Karen juga tidak melaporkan pemilihan perusahaan asing yang dipilih itu ke pemerintah. Sehingga, pengadaan LNG ini dilakukan atas keputusan satu pihak saja. Keputusan Karen membuat LNG yang dibeli tidak terserap di pasar domestik. Akibatnya, kargonya kelebihan pasokan dan tidak pernah masuk ke Indonesia. KPK meyakini sikap Karen melanggar aturan yang berlaku. Lembaga Antirasuah dipastikan terus mendalami dugaan ini. (An)

Topik:

KPK Pertamina BUMN Dahlan Iskan Korupsi LNG Karen Agustiawan

Berita Sebelumnya

Penampakan Wajah Direktur Bukaka Sofiah Balfas, Bisa-bisanya Ikut Atur Spesifikasi Barang Proyek Tol MBZ

Berita Selanjutnya

Buntut Seruan Ajak Pilih Ganjar, Bawaslu Nyatakan Gibran dan Bobby Langgar UU Pemilu

Berita Terkait

Hukum
Ilustrasi - OTT KPK RI (Foto: Istimewa)

Kasi Datun Kejari HSU Inisial TTF Diduga Kabur saat OTT KPK

31 menit yang lalu

Hukum
KPK menyegel rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, yang berlokasi di Cikarang Pusat, Bekasi, Jumat (19/12/2025)

KPK Segel Rumah Dinas Kajari Bekasi, Jejak OTT Bupati Kian Mengarah ke APH

1 jam yang lalu

Hukum
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Satuan Tugas Aktivis Anti Korupsi (SAKTI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025)

Mahasiswa Aksi di KPK, Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Ranah Militer Merujuk Putusan MK

2 jam yang lalu

Hukum
Sejumlah massa yang tergabung dalam Solidaritas Aktivis Anti Korupsi (SAKSI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2025) (Foto: Dok MI/Aswan)

Dear KPK: Menyerahkan Oknum Jaksa ke Jaksa sama dengan Menutup Kasus di Bawah Tangan

4 jam yang lalu

Hukum
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara (HSU) Asis Budianto saat tiba di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Siapa yang Kabur dari OTT KPK di HSU? Identitas Misterius Masih Ditutup

5 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruangan kerja Bupati Bekasi di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/12/2025) malam. Tak hanya ruang kerja bupati, KPK juga menyegel Kantor Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi.

Bekasi Darurat Korupsi! Dari DPRD sampai Bupati, APBD Diduga Jadi Bancakan Elite

6 jam yang lalu