Bekasi Darurat Korupsi! Dari DPRD sampai Bupati, APBD Diduga Jadi Bancakan Elite

Kabupaten Bekasi, MI – Rentetan kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi dinilai sebagai cermin kegagalan sistemik dalam pengelolaan anggaran publik dan pengawasan pemerintahan daerah.

Penilaian tegas itu disampaikan Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D) Kabupaten Bekasi, Usman Priyanto, menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, Kamis (18/12/2025).

Menurut Usman, sedikitnya tiga perkara besar mencuat dan saling berkaitan di Kabupaten Bekasi. Pertama, kasus penyalahgunaan tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Bekasi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kedua, dugaan korupsi dana hibah NPCI Kabupaten Bekasi. Ketiga, OTT KPK terhadap Bupati Bekasi yang menjadi puncak krisis tata kelola pemerintahan daerah.

“Rangkaian peristiwa ini menunjukkan rapuhnya tata kelola keuangan daerah, lemahnya pengawasan internal, dan penegakan hukum yang tidak efektif,” ujar Usman, Jumat (19/12/2025).

Ia menyoroti kasus tunjangan perumahan DPRD yang diduga bersumber dari kebijakan kepala daerah yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Praktik tersebut, kata Usman, menyebabkan kerugian keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah dan menyeret sejumlah pejabat ke proses hukum.

Belum tuntas perkara tersebut, publik kembali diguncang dugaan penyelewengan dana hibah NPCI—anggaran yang semestinya dialokasikan untuk pembinaan atlet disabilitas. Usman menilai kasus ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai keadilan sosial dan komitmen negara pada kelompok rentan.

Krisis mencapai titik nadir pada 18 Desember 2025, ketika KPK menangkap Bupati Bekasi bersama sejumlah pejabat daerah. Lebih jauh, Usman menilai keterlibatan oknum aparat penegak hukum daerah mempertegas bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum di Kabupaten Bekasi berada dalam kondisi darurat.

“Jika DPRD, OPD, oknum jaksa, hingga kepala daerah sama-sama terseret, maka ini bukan lagi soal oknum. Yang gagal adalah sistem pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan. Ada pembiaran yang berlangsung lama,” tegasnya.

Usman juga menilai fungsi pengawasan legislatif melemah dan transparansi anggaran minim, sehingga membuka ruang luas bagi penyimpangan.

“APBD seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan ladang bancakan elite. Fakta-fakta ini menunjukkan APBD Bekasi rentan dimanipulasi karena tidak dikelola secara terbuka dan partisipatif,” katanya.

Atas kondisi tersebut, Usman mendesak audit menyeluruh terhadap program-program strategis daerah serta reformasi total sistem perencanaan dan penganggaran.

“Penegakan hukum itu penting, tapi tidak cukup. Harus ada reformasi birokrasi yang nyata: pembenahan sistem pengadaan, penguatan inspektorat, dan keterbukaan data anggaran agar publik bisa ikut mengawasi,” imbuhnya.

Di tengah kerugian negara yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah, masyarakat Kabupaten Bekasi kini menaruh harapan besar pada proses hukum yang transparan dan langkah korektif yang nyata. Tanpa pembenahan mendasar, Kabupaten Bekasi dikhawatirkan akan terus terjebak dalam lingkaran korupsi yang menggerus kepercayaan publik dan merugikan kepentingan rakyat.