Syahrul Yasin Limpo, Salah Satu Menteri di Dunia yang Mundur Gegara Tersangkut Korupsi!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 6 Oktober 2023 17:55 WIB
Jakarta, MI - Syahrul Yasin Limpo ternyata bukanlah satu-satunya menteri yang mengundurkan diri usai tersandung skandal kasus korupsi. Pasalnya, di belahan dunia ada sejumlah menteri yang akhirnya mengundurkan diri usai terjerat kasus korupsi. Setidaknya ada lima menteri dari berbagai negara yakni; 1. Menteri Perekonomian Jepang Akira Amari yang mengundurkan diri pada tahun 2016 lantaran tersandung tuduhan korupsi, menyusul laporan yang menyebutnya menerima uang sebagai imbalan atas bantuin politik. Pada konferensi pers yang disiarkan langsung di televisi, Amari mengakui menerima uang dari seorang eksekutif perusahaan konstruksi tetapi mengatakan dia meminta anak buahnya untuk mencatatnya dengan benar sebagai sumbangan politik. Amari membantah melakukan kesalahan namun ia meminta maaf karena menyebabkan "kekhawatiran dan masalah", serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dengan "situasi yang sangat memalukan." Amari mengatakan dia mengundurkan diri untuk mencegah skandal tersebut menjadi gangguan terhadap upaya pemerintah mengatasi deflasi. 2. Menteri Pertahanan Namibia Peter Vilho mengundurkan diri pada tahun 2021 atas tuduhan menerima suap. Dalam surat pengunduran dirinya usai pertemuan dengan Presiden Hage Geingob, Vilho mengaku tidak bisa melanjutkan tugasnya. Vilho mengatakan bahwa ia tidak bisa melanjutkan tugas di jabatannya dan sorotan media terhadapnya mengalihkan perhatian dari "pekerjaan pemerintah yang sangat penting, terutama di bidang pertahanan dan keamanan," kata juru bicara DPR Alfredo Hengari, seperti dikutip Xinhua. Kasus ini melibatkan rekening bank asing yang diselidiki karena dugaan suap terkait dengan tender senjata senilai 1,8 miliar dolar Namibia (124 juta dolar AS) untuk pemerintah Namibia sekitar 15 tahun lalu. 3. Menteri Kesehatan Afghanistan Ahmad Jawad Usmani pada tahun 2020 mengundurkan diri sehubungan dengan skandal korupsi yang melibatkan saudara laki-lakinya dan sejumlah kerabat lainnya. Hal ini terjadi beberapa hari setelah Kejaksaan Agung mengkonfirmasi bahwa empat orang telah ditangkap di Kementerian Kesehatan Masyarakat atas tuduhan meminta suap dari pegawainya. 4. Menteri Luar Negeri Uganda Sam Kutesa dan dua pejabat lainnya mengundurkan diri pada tahun 2011 setelah dituduh melakukan korupsi. Mereka dituduh melakukan penyalahgunaan jabatan serta kerugian finansial terkait KTT Persemakmuran tahun 2007 di Uganda. Pemerintah diduga mengalami kerugian sebesar USD150 juta dalam berbagai penipuan selama Pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran (Chogm) tahun 2007 di ibu kota Uganda, Kampala. 5. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov, pada September 2023, telah menyerahkan surat pengunduran dirinya pada September 2023 setelah Volodymyr Zelenskyy mencopotnya dari jabatan. Dikuti The Guardian, perombakan ini dilakukan oleh Zelenskyy sejak invasi besar-besaran Vladimir Putin dimulai. Setelah itu, Zelenskyy mengatakan jabatan Reznikov digantikan oleh Rustem Umerov, mantan pengusaha dan mantan wakil parlemen. Kembali kepada kasus dugaan korupsi yang menyeret Mentan Syahrul Yasin Limpo. Bahwa pada mulanya nama Syahrul diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni 2023 lalu, di tengah penyelidikan kasus korupsi di Kementan. Ia sudah disebut-sebut menjadi tersangka sejak saat itu, meski dirinya mengelak dan berdalih tak mengerti korupsi apa yang dimaksud. "Bahwa perkara dugaan TPK (tindak pidana korupsi) berupa penerimaan hadiah/janji/sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di lingkungan Kementerian Pertanian 2019-2023 (spnn.lidik-05/Lid.01.00/01/01/2023 tanggal 16 Januari 2023) disetujui untuk naik ke penyidikan dengan calon tersangka SYL (menteri Pertanian RI tahun 2019 s/d 2024)," tulis informasi yang didapatkan awak media. Syahrul bersama-sama dengan KSD (sekjen Kementan 2021 s/d sekarang) dan HTA (direktur pupuk pestisida 2020-2022/direktur alat mesin pertanian 2023) telah melakukan perbuatan TPK. Penyelidikan terhadap Syahrul dkk disebut sudah dimulai sejak 16 Januari 2023. KPK pertama kali memanggil Syahrul pada Jumat (16/6). Namun, sang mentan tak hadir dengan dalih sedang menjalankan tugas negara, yakni menghadiri Agriculture Ministers Meeting G20 di India dan meminta penjadwalan ulang pada 27 Juni 2023. Akan tetapi, KPK memutuskan untuk memanggil kembali Syahrul pada 19 Juni 2023. Politikus NasDem itu pun hadir di gedung lembaga antirasuah tersebut untuk menjawab sejumlah pertanyaan penyidik. "Saya kooperatif diperiksa. Sudah saya jawab. Tanya ke KPK (soal perkara kasus dugaan korupsi). Saya sudah diperiksa secara profesional (oleh KPK). Saya tetap kooperatif dan akan tetap siap (memberikan keterangan)," tegasnya. KPK menyebut ada tiga klaster dugaan korupsi di Kementan. Klaster pertama yang sedang diselidiki saat ini terkait dengan penempatan pegawai. "Yang ada sekarang, yang sedang ditangani baru klaster pertama. Jadi, rekan-rekan mohon bersabar karena masih ada klaster kedua, ketiga," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Senin (19/6). Berdasarkan temuan KPK pada perkara sebelumnya, penempatan pegawai dalam jabatan masih sering disalahgunakan melalui praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti jual-beli jabatan, pemerasan, kolusi hingga nepotisme. Hingga pada akhirnya, politkus partai Nasional Demokrat (NasDem) itu mengusulkan pengajuan pengunduran diri dari jabatan mentan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Saya sore ini datang meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Mensetneg Pak Pratikno untuk menyampaikan usul dan pengunduran diri saya sebagai menteri," katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, kemarin usai kembali dari Luar Negeri. Syahrul menyebut dirinya tengah berhadapan dengan proses hukum sehingga kudu melepaskan jabatannya. Namun, ia menolak mendapatkan penghakiman atau stigma buruk dari masyarakat, apalagi dituding sengaja 'hilang' di Eropa. Akan tetapi, Syahrul mengaku belum mendapatkan panggilan untuk bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. "Belum ada panggilan, saya belum tahu ada apa-apa, saya cuma baca di media sosial," ujar Syahrul. "Beri saya kesempatan dan saya belum ada istirahat ini karena tadi saya juga diperiksa di Polda dan capek banget rasanya saya hadapi ini semua. Saya harap tidak akan sedikit pun mengganggu kinerja Pak Presiden, lebih baik saya ambil sikap seperti ini," tutupnya. (Wan) (Sumber: Berbagai Sumber)

Topik:

KPK Mentan Syahrul Yasin Limpo Korupsi di Kementan Menteri Dunia

Berita Sebelumnya

Jelang Menpora Dito Diseret ke Persidangan Korupsi BTS Kominfo, Airlangga Hartarto Tegaskan Hal Ini

Berita Selanjutnya

Aniaya Pacar hingga Tewas, Anak Anggota DPR Terancam 12 Tahun Penjara

Berita Terkait

Hukum
Ilustrasi - OTT KPK RI (Foto: Istimewa)

Kasi Datun Kejari HSU Inisial TTF Diduga Kabur saat OTT KPK

1 jam yang lalu

Hukum
KPK menyegel rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, yang berlokasi di Cikarang Pusat, Bekasi, Jumat (19/12/2025)

KPK Segel Rumah Dinas Kajari Bekasi, Jejak OTT Bupati Kian Mengarah ke APH

1 jam yang lalu

Hukum
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Satuan Tugas Aktivis Anti Korupsi (SAKTI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025)

Mahasiswa Aksi di KPK, Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Ranah Militer Merujuk Putusan MK

3 jam yang lalu

Hukum
Sejumlah massa yang tergabung dalam Solidaritas Aktivis Anti Korupsi (SAKSI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2025) (Foto: Dok MI/Aswan)

Dear KPK: Menyerahkan Oknum Jaksa ke Jaksa sama dengan Menutup Kasus di Bawah Tangan

4 jam yang lalu

Hukum
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara (HSU) Asis Budianto saat tiba di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Siapa yang Kabur dari OTT KPK di HSU? Identitas Misterius Masih Ditutup

5 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruangan kerja Bupati Bekasi di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/12/2025) malam. Tak hanya ruang kerja bupati, KPK juga menyegel Kantor Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi.

Bekasi Darurat Korupsi! Dari DPRD sampai Bupati, APBD Diduga Jadi Bancakan Elite

6 jam yang lalu