KPK Minta Menteri yang Baru Dilantik Segera Laporkan Harta Kekayaan

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 15 Juni 2022 21:30 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para menteri dan wakil menteri yang baru dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Sebagai pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, KPK mengimbau untuk melaporkan harta kekayaan paling lambat tiga bulan sejak pengangkatan," kata Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Rabu, Rabu (15/6). Ipi mengatakan LHKPN merupakan wujud komitmen antikorupsi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai amanat Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang (UU) mewajibkan penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Selain itu, KPK juga mengingatkan agar para penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan mereka secara jujur, benar, dan lengkap. Sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi melantik dua menteri baru dan tiga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu Rabu (15/6). Dua orang menteri yang dilantik ialah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil. Sementara, tiga orang wakil menteri yang dilantik ialah Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN menggantikan Surya Tjandra, John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. [Ode]

Topik:

KPK

Berita Sebelumnya

Kejagung Tetapkan Eks Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemenhan Jadi Tersangka Korupsi Satelit

Berita Selanjutnya

Jaksa Agung Terima Kunjungan Wakil Dubes Australia untuk Indonesia, Bahas Apa?

Berita Terkait

Hukum
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Cris Kuntadi (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi hingga Staf Astra Honda Motor

36 menit yang lalu

Hukum
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan pidatonya peringati Hakordia 2025 (Foto: Dok MI)

KPK Pelototi Penyaluran Bantuan Bencana Sumatera

5 jam yang lalu

Hukum
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan pidatonya peringati Hakordia 2025 (Foto: Dok MI)

Dewas Periksa Penyidik Kasus Korupsi Anak Buah Bobby Nasution, Ketua KPK: Tak Masalah, Silakan Saja!

6 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI)

Pejabat Kemnaker Diduga Keciprat Uang Pemerasan Noel, PT Kreasi Edukasi Manajemen Indonesia Terbidik!

7 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

Baru Kantongi Resep, KPK Fokus Cari Sample Biskuit Bayi dan Ibu Hamil terkait Korupsi PMT

7 Desember 2025 15:03 WIB

Investigasi
Mantan Menteri Perhubungan (Menhub) yang juga mantan Dirut PT Jakpro, Budi Karya Sumadi (Foto: Dok MI/Antara)

Budi Karya dan Fredie Tan dalam Pusaran Kasus BUMD DKI Jakarta

7 Desember 2025 07:14 WIB