Jaksa Agung Terima Kunjungan Wakil Dubes Australia untuk Indonesia, Bahas Apa?

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 15 Juni 2022 23:06 WIB
Jakarta, MI - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerima kunjungan Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Steve Scott dalam rangka pertemuan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) di Gedung Menara Kartika, Jakarta, Rabu (15/6). Burhanuddin mengapresiasi AIPJ2 yang dipimpin Wakil Dubes Australia untuk Indonesia atas kerja sama yang sudah terjadi selama ini, dukungan pendanaan yang diberikan serta berharap kerja sama terus berlangsung demi meningkatkan upaya penegakan hukum. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana kerja sama antara Kejaksaan RI dan AIPJ2 meliputi aspek pengembangan kebijakan, perbaikan sistem, dan pengembangan kapasitas meliputi transformasi dan akuntabilias melalui kegiatan asesmen risiko korupsi serta implementasi rekomendasi, peningkatan akses keadilan perempuan dan anak, penyadang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, perbaikan sistem penuntutan hukum pidana melalui penguatan dominus litis di Kejaksaan, perbaikan sistem penuntutan hukum pidana melalui implementasi keadaan restoratif. “Termasuk aspek komunikasi (penjangkauan) publik untuk penguatan kapasitas Pusat Penerangan Hukum,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan RI Ketut Sumedana. Selain itu, dalam pertemuan itu juga dibahas perlu adanya penjajakan dari Kejaksaan Republik Indonesia terkait beberapa lingkup kerja sama meliputi pengembangan kebijakan (penajaman tugas dan fungsi, pengelompokan tugas-tugas yang koheren, eliminasi tugas yang tumpang tindih, dan modernisasi kantor), perbaikan sistem (pembuatan SOP Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti Elektronik dan SOP Tata Cara Penyitaan Aset Kripto). Kemudian, pengembangan kapasitas untuk memaksimalkan penggunaan barang bukti elektronik dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui diklat berbasis kompetensi dan pengembangan laboratorium digital forensic yang terakreditasi sesuai standar ISO/IEC 17025. Menurut Ketut, pesatnya perkembangan era revolusi industri keempat, di satu sisi telah membawa manfaat besar dalam kehidupan manusia, namun pada sisi lain juga diyakini memiliki ekses negatif, salah satunya dapat dilihat dari perkembangan modus kejahatan yang semakin canggih, kompleks, dan beragam. “Kondisi tersebut menuntut adanya suatu transformasi di dalam tubuh lembaga penegak hukum, mulai dari kebijakan, sistem, maupun sumber daya manusia,” ujar Ketut. Selanjutnya, dibahas juga mengenai pembaharuan terhadap Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Agung dan Departemen Kejaksaan Agung Pemerintah Australia, di mana sebelumnya telah dilakukan penandatanganan pada 3 Februari 2017 lalu dan sudah berakhir pada 2 Februari 2022. Adapun nota kesepahaman ini ditujukan untuk mempromosikan dan mengembangkan kerja sama hukum yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan respon penegak hukum terhadap ancaman kejahatan terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Steve Scott menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum yang dilakukan termasuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia juga mengatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia banyak mengalami kemajuan pesat saat dirinya terakhir mengunjungi institusi ini pada tahun 2017 lalu.

Topik:

Kejagung

Berita Sebelumnya

KPK Minta Menteri yang Baru Dilantik Segera Laporkan Harta Kekayaan

Berita Selanjutnya

Polda Metro Jaya Ringkus 5 Penagih Pinjaman Online

Berita Terkait

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kendari (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Berani Nunggak Pajak? Kejagung Siapkan Sanksi Tegas Perusahaan Tambang

4 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supariatna (Foto: Dok MI/Ist)

Penyelundupan Mineral di Bandara IWIP: Warga Tiongkok Dicokok Kejagung

9 jam yang lalu

Hukum
Windu Aji Sutanto pemilik PT Lawu Agung Mining (PT LAM) saat ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang nikel ilegal (Foto: Dok MI)

Skandal Windu Aji "Crazy Rich Brebes" Nyaring di Kejagung: 13 Tersangka Tak Cukup, Sasar juga Dugaan TPPU-nya!

10 jam yang lalu

Hukum
Jaringan Aktivis Mahasiswa Hukum (JAMH) Sultra–Jakarta menggelar Aksi Jilid I di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Kamis (4/12/2025) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tangkap Bos PT Dwimitra Multiguna Sejahtera! Diduga Langgar Pertambangan dan Penyegelan Jetty oleh KKP

10 jam yang lalu

Hukum
Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK) Hudi Yusuf (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Jaksa Eksekutor Tak Kunjung Eksekusi Silfester ke Balik Jeruji Besi, Pakar: Sebuah Kejahatan, Harus Dihukum!

7 Desember 2025 13:20 WIB

Hukum
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (Foto: Istimewa)

Kejagung Segera Limpahkan Berkas Kasus Nadiem ke Pengadilan

7 Desember 2025 11:35 WIB