DPR Dukung Pengadaan Kapal Cepat di Wilayah Perbatasan

Syamsul

Diperbarui 13 Juni 2022 02:38 WIB

DPR Dukung Pengadaan Kapal Cepat di Wilayah Perbatasan

Jakarta, MI - Guna mewujudkan negara yang aman, damai, dan sejahtera, dibutuhkan upaya penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat melalui sistem penegakan hukum dan sistem peradilan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan. Komisi III DPR RI memberi perhatian serius kepada komitmen dan rencana pemerintah dalam mengatasi persoalan atau dinamika yang timbul dalam kegiatan masyarakat. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) belum lama ini, Komisi III DPR RI mendapati dari Kapolda Kepri terkait berbagai hal yang masih menjadi kendala dalam penegakan hukum, utamanya karena Kepri berbatasan langsung dengan beberapa negara. Sehingga merupakan wilayah perbatasan yang memerlukan pengamanan yang lebih dari wilayah lain. Merespon hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mengatakan, Komisi III akan memberikan dukungan dengan mengusulkan pengadaan kapal tipe B yang dibutuhkan untuk pengamanan di wilayah perairan Indonesia, khususnya wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Supriansa menambahkan, Komisi III DPR RI sendiri telah mengusulkan pengadaan kapal tersebut dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo. "Waktu rapat kerja dengan Kapolri, supaya Kapolri memperhatikan daerah-daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara lain apalagi yang rawan dan rentan menjadi perlintasan dugaan peredaran gelap narkoba. Indonesia berbatasan langsung dengan Singapura dengan Malaysia dan negara lain, olehnya itu kedua daerah atau kedua negara ini yang menjadi titik perhatian khusus kita di Komisi III bahwa kepolisian di Kepri ini berikan apa yang menjadi kebutuhannya menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, seperti penyelundupan lewat laut, ya berikan kapal yang super cepat," jelas Supriansa dikutip pada, Minggu (12/6). Selain dukungan tersebut, Supriansa menekankan kepada jajaran Polda Kepri untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan nelayan-nelayan sekitar. "Karena ada ratusan pelabuhan di sini yang beroperasi, ada pelabuhan besar ada pelabuhan kecil ini yang menjadi perhatian kita. Olehnya itu kita support lagi aparat keamanan kita untuk bagaimana memanfaatkan, melakukan komunikasi dengan nelayan-nelayan yang ada di sekitar antara Singapura, antara Malaysia dengan Indonesia," imbuh politisi Partai Golkar tersebut. Selain itu, terkait penyelundupan narkoba yang rentan terjadi di daerah perbatasan, legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan II ini mengingatkan kepolisian untuk mewaspadai hal tersebut. Utamanya dengan adanya metode-metode baru seperti dengan menggunakan drone. "Drone yang dibuat itu ada, misalnya dikendalikan dari Malaysia atau Singapura daratan sana, diangkat, tetapi nilainya sekarang ini hanya kira-kira sampai 10 atau 20 kilo misalnya, diterbangkan ke tengah laut, di laut sana sudah bekerjasama dengan nelayan-nelayan, dipungut itu diseberangkan ke sini dengan menggunakan pelabuhan-pelabuhan nelayan tadi. Ini semua yang menjadi perhatian kita supaya kepolisian ini kalau ada dugaan-dugaan yang yang seperti itu tembak saja, jangan sampai apa namanya narkoba-narkoba yang akan di-drop itu bisa berhasil, itu adalah bagian-bagian yang menjadi perhatian khusus buat kita," tegasnya. Sebelumnya Kapolda Kepri Irjen Pol. Aris Budiman dalam paparannya menyebut beberapa kendala yang dihadapi Polda Kepri di antaranya adalah banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus yang tidak resmi yang berpotensi dijadikan tempat keluar masuknya orang dan barang secara ilegal, letak Kepri yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura yang rentan dengan adanya kejahatan transnasional wilayah perairan.

Topik:

Komisi III DPR Kepri perbatasan negara

DPR Dukung Pengadaan Kapal Cepat di Wilayah Perbatasan

Berita Sebelumnya

Bambang Soesatyo Ajak Bangun Ketahanan Budaya Bangsa

Berita Selanjutnya

Rizal Ramli Sebut Pemerintah Bisa Tunda Pembangunan IKN, Jika...

Berita Terkait

Marak Warga Pilih Lapor Damkar, Komisi III: Polri Harus Segera Berbenah

Geram! Anggota Komisi III DPR Minta Polisi Tangkap Gubernur Sumut Bobby Nasution soal Razia Truk Pelat Aceh

Legislator Usul Pelibatan Elemen Masyarakat Dalam Tim Transformasi Reformasi Polri

Komisi III DPR Tetapkan 9 Calon Hakim Agung, Siapa Terpilih?

Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Komisi III DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR Minta Brimob Lindas Ojol hingga Tewas Ditindak Tegas

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K