Legislator Komisi VII Minta Presiden Selanjutnya Berani Evaluasi Program Hilirisasi Tambang

Jakarta, MI - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, berharap Pemerintahan periode berikutnya berani mengevaluasi program hilirisasi tambang yang ada selama ini. 

Sebab menurutnya, program hilirisasi yang dijalankan Pemerintahan Joko Widodo jauh dari kata berhasil karena keuntungan ekonomis yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan di semua area penambangan. 

"Bahkan beberapa kalangan menyebut pengelolaan tambang secara ugal-ugalan atas nama hilirisasi telah mendatangkan kutukan sumber daya alam," kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima, Sabtu (27/7/2024). 

Kata dia, sumber daya alam yang seharusnya dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang, malah hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. 

"Anomali terkait kemiskinan yang justru terjadi di daerah kaya SDA atau daerah yang digencarkan program hilirisasi, yang sering disebut sebagai “kutukan sumber daya alam” (deutch desease) ini perlu diteliti lebih dalam oleh Pemerintah dan para ahli," tegas Mulyanto. 

"Namun menurut dugaan saya, hal ini disebabkan karena rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pembangunan yang berasal dari dana bagi hasil (DBH) serta pajak lainnya oleh Pemerintah Daerah, termasuk juga merebaknya kasus-kasus korupsi tambang," tambah Mulyanto. 

Sehingga lanjut dia, pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat atau lambat untuk dicapai. Karena menurutnya, masyarakat direkrut hanya sebatas pekerja kasar, karena keterbatasan keahlian. 

Lebih lanjut, terkait program hilirisasi Mulyanto meminta agar Presiden periode berikutnya dapat mengevaluasi kebijakan yang berlaku selama ini secara komprehensif, termasuk efisiensi dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Ia juga mendesak Pemerintah agar melarang ekspor produk nikel setengah jadi berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan ferronikel serta segera mengimplementasikan moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.

"Kita perlu mendorong hilirisasi nikel dengan nilai tambah tinggi sehingga efek gandanya bagi masyarakat meningkat dengan membangun pabrik smelter yang memproduk nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai, dan lain-lain," ujarnya. 

"Selain itu perlu audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari China yang rawan kebakaran sehingga menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit," tegasnya.