Kasus Bupati Muba, Bos PT SSN Ternyata Dalang Pemberi Suap

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 2 November 2021 14:56 WIB
Monitorindonesia.com - Kasus suap Bupati Muba, bos PT SSN terungkap sosok sebenarnya. Dalam kasus suap Bupati Muba, Dodi Alex Noerdin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun memeriksa delapan orang pegawai PT Selaras Simpati Nusantara (SSN) pada Senin, 1 November 2021. PT SSN merupakan pihak yang mendapat sejumlah proyek yang ada di lingkungan pemkab Muba. Para karyawan PT SSN ini dimintai keterangan terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Musi Banyuasin. "Para saksi hadir dan didalami antara lain terkait dengan aktifitas keuangan PT SSN (Selaras Simpati Nusantara) dan diduga ada perintah dari tersangka SUH (Direktur PT SSN Suhandy) untuk mengeluarkan sejumlah uang yang kemudian diberikan kepada tersangka DRA (Bupati nonaktif Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin)," ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK saat dikonfirmasi, Selasa (2/11/2021) Ali mengatakan delapan pegawai PT SSN yang diperiksa itu Saskia Arantika, Istiqomah Fajriani, Marlisa, Feni Fenisia, Dahlia Fanfani, Negi Vasterina, Agustinus, dan Idham. Ali memastikan uang yang disiapkan bos PT SSN itu diberikan ke Dodi melalui tersangka sekaligus Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori. "Pemberian sebagai bentuk fee atas proyek yang didapatkan oleh PT SSN dimaksud," ujar Ali. Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka, yakni Dodi, Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy. Dodi, Herman, dan Eddi dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, Suhandy dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Kemenkumham Jelaskan Isi Surat Ahli Waris Kebakaran LP Tidak Boleh Menuntut

Berita Selanjutnya

Kejutan Luar Biasa, Burung Kondor Ditemukan Berkembang Biak Tanpa ‘Senggama’

Berita Terkait

Nasional
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Foto: Dok MI)

Keluarga Korban Meninggal Akibat Banjir Dapat Santunan Rp15 Juta

15 menit yang lalu

Olahraga
Geladang Club Fenerbahce, Mert Hakan Yandas (Foto: Istimewa)

Kejaksaan Tangkap 29 Pemain Sepak Bola terkait Skandal Judi Bola

34 menit yang lalu

Nasional
Kementerian PU melakukan pemasangan Bailey atau jembatan sementara di Bireuen, Aceh. PU/MI

Kementerian PU Kebut Pemasangan Jembatan Bailey Akses Bireuen

1 jam yang lalu

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI)

Menkeu Purbaya Ungkap Modus Eksportir Akali Barang Ilegal di RI

1 jam yang lalu

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kendari (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Berani Nunggak Pajak? Kejagung Siapkan Sanksi Tegas Perusahaan Tambang

1 jam yang lalu

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun (Foto: Ist)

DPR Restui Penambahan PMN untuk 4 BUMN Senilai Rp4,77 T

1 jam yang lalu