Kapolri Terbitkan Aturan Penundaan Proses Hukum Peserta Pemilu 2024

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 13 Oktober 2023 16:38 WIB
Jakarta, MI - Kapolri Jenderal Listyo Sigit menerbitkan aturan penundaan sementara proses hukum yang melibatkan para peserta Pemilu 2024 mendatang. Aturan itu sebagaimana tertuang dalam Surat Terlegram (ST) Kapolri dengan nomor: ST/1160/V/RES.1.24.2023. Ini bertujuan untuk menjaga kondusifitas di masyarakat khususnya para peserta pemilu, jelang gelaran Pemilu 2024. "Memang sudah ada petunjuk melalui STR tersebut dalam rangka menjaga kondusifitas," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugrohoda kepada wartawan, Jumat (13/10). Penundaan proses hukum terhadap para peserta pemilu dijalankan Polri, kata dia, demi meminimalisir adanya kepentingan-kepentingan yang dapat mengganggu jalannya proses pemilu. "Untuk kegiatan pemilu ini untuk kita tunda dulu sehingga tidak mempengaruhi nantinya kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaannya," ungkapnya. Kendati, ia tetap menegaskan terbitnya aturan itu bukan berarti seluruh proses hukum yang melibatkan para peserta pemilu ditunda. Karena, proses penundaan kasus tetap akan dilakukan melalui mekanisme gelar perkara oleh penyidik. "Namun demikian itu juga akan kita putuskan melalui dengan hasil gelar perkara maupun hasil dari perkembangan di lapangan nantinya," tukasnya. (An)

Topik:

Kapolri Polri pemilu 2024 Peserta Pemilu 2024

Berita Sebelumnya

Hamas Tolak Seruan Israel Minta Warga Gaza Utara Mengungsi ke Selatan

Berita Selanjutnya

Ada Tersangka Baru Korupsi BTS Kominfo, Diumumkan Malam Ini

Berita Terkait

Hukum
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar

Presiden Harus Perintahkan Kapolri Cabut Perpol 10/2025 Atau Presiden Copot Kapolri

15 Desember 2025 06:47 WIB

Hukum
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar

Buntut Perpol 10/2025, Pakar Hukum Minta Presiden Copot Kapolri

14 Desember 2025 09:36 WIB

Nasional
Mahfud MD (Foto: Istimewa)

Mahfud MD: Perpol Kapolri soal Polisi Aktif di 17 Kementerian Bertentangan dengan Putusan MK

13 Desember 2025 09:46 WIB

Hukum
Halim Kalla (Foto: Istimewa)

Kapan Adik Jusuf Kalla Dijebloskan ke Tahanan?

8 Desember 2025 22:55 WIB

Hukum
Banjir bandang di wilayah Padang, Sumatera Barat menghanyutkan kayu gelondongan. (Foto: Reuters)

Polri Temukan Bekas Potongan Gergaji Mesin di Kayu Gelondongan Banjir Sumatera

4 Desember 2025 23:26 WIB

Hukum
Baliho Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Pelantikan Irjen Pol Hendro Pandowo: Kementerian Hukum dan Polri Beri Contoh Cara Langgar Konstitusi!

3 Desember 2025 00:24 WIB