Pengangguran dan Lapangan Kerja jadi Tantangan Besar Ekonomi RI

Jakarta, MI - World Economic Forum (WEF) memperingatkan bahwa pengangguran berpotensi menjadi risiko terbesar bagi perekonomian Indonesia dalam periode 2026–2028, di tengah ambisi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Peringatan tersebut tercantum dalam Global Risks Report 2026 yang dirilis pekan ini. Laporan tersebut disusun berdasarkan survei terhadap lebih dari 11 ribu pemimpin bisnis di 116 negara, yang memetakan berbagai risiko ekonomi utama di masing-masing negara.

Hasil Executive Opinion Survey 2025 menunjukkan, para pemimpin bisnis menilai minimnya peluang ekonomi atau tingginya pengangguran sebagai ancaman paling serius bagi Indonesia dalam tiga tahun mendatang. Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 27 negara yang menempatkan risiko tersebut di peringkat pertama.

Forum global tersebut menilai, melemahnya prospek kerja tidak hanya berdampak pada kinerja ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial dan politik.

"Kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran dapat mendorong ekstremisme, menurunkan kepercayaan terhadap institusi, serta memperparah dampak misinformasi dan disinformasi," tulis WEF dalam laporan tersebut.

WEF dalam laporannya menegaskan bahwa keterbatasan peluang ekonomi mencerminkan persoalan struktural di pasar tenaga kerja, mulai dari stagnasi upah, meningkatnya pengangguran dan setengah menganggur, hingga melemahnya perlindungan hak pekerja.

Lebih lanjut, pergeseran tenaga kerja akibat otomatisasi dan transisi hijau, terbatasnya mobilitas sosial, serta ketimpangan akses pendidikan dan teknologi turut memperbesar resiko tersebut.

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Wakil Ketua Umum Kadin, Sarman Simanjorang, yang menilai fenomena ketimpangan pasar kerja sudah terlihat jelas di lapangan.

"Realitasnya bisa kita lihat ketika ada lowongan pekerjaan, yang dibutuhkan 10 orang tapi yang melamar ribuan, ini indikator bahwa jumlah pengangguran dan pencari kerja tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan," kata Sarman kepada media, Rabu (21/1/2026).

Sejalan dengan itu, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Bob Azam, menilai persoalan ketenagakerjaan di Indonesia juga dipicu melemahnya kelas menengah, yang berkaitan dengan kualitas pekerjaan yang masih rendah.

"Ini ditandai dengan meningkatnya pekerja sektor informal, sekalipun angka pengangguran turun. Menurunnya kualitas pekerjaan menciptakan multiplier effect terhadap permintaan yang melemah dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi," kata Bob saat dihubungi.

Ia juga menyoroti menurunnya kemampuan investasi dalam menyerap tenaga kerja. Jika lima tahun lalu investasi sebesar Rp1 triliun mampu menciptakan sekitar 4.000 lapangan kerja baru, kini angka tersebut menyusut menjadi sekitar 1.400 pekerjaan.

"Karena kebanyakan investasi yang masuk adalah sektor padat modal dan ekstraksi yang tidak banyak menyerap tenaga kerja," ucapnya.

Bob menegaskan, pemulihan ekonomi kelas menengah perlu menjadi agenda utama melalui stimulus permintaan dan kebijakan counter cyclical. Ia juga mendorong pemerintah untuk memprioritaskan investasi di sektor industri pengolahan dan manufaktur, yang memiliki kapasitas penyerapan tenaga kerja lebih besar.

Di luar persoalan pengangguran, survei WEF mencatat risiko lain yang tak kalah penting. Kualitas layanan publik dan perlindungan sosial yang belum memadai menempati peringkat kedua, disusul dampak negatif teknologi kecerdasan buatan (AI) di posisi ketiga.

Adapun risiko penurunan ekonomi dan inflasi berada di urutan keempat dan kelima, yang mencerminkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat dan ketahanan pertumbuhan ekonomi nasional.