OJK-SRO Paparkan Solusi ke MSCI, Fokus Transparansi dan Likuiditas Pasar

Jakarta, MI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dan Danantara menggelar pertemuan dengan tim analis indeks global MSCI. 

Dalam pertemuan itu, OJK bersama BEI dan KSEI menyampaikan sejumlah proposal solusi yang pada prinsipnya menjawab seluruh perhatian MSCI, khususnya terkait transparansi kepemilikan saham dan likuiditas pasar.

Pejabat sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi menjelaskan sebagian besar perhatian MSCI sejalan dengan program rencana aksi OJK, terutama pada klaster transparansi.

Fokus pembahasan mencakup pengungkapan ultimate beneficial ownership (UBO) serta peningkatan likuiditas pasar melalui dorongan kenaikan porsi free float sebagai kebijakan baru di pasar modal Indonesia.

"Salah satu komitmen yang kami sampaikan adalah rencana pengungkapan kepemilikan pemegang saham di bawah 5 persen, yang akan diperluas hingga kepemilikan di atas 1 persen," kata Hasan saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Selain itu, OJK juga mengusulkan peningkatan tingkat kedetailan (granularitas) data klasifikasi investor. Jika sebelumnya data di KSEI hanya mencakup sembilan tipe investor utama, ke depan akan diperluas menjadi 27 subtipe investor. 

Langkah ini, sebut Hasan, bertujuan memperkuat kejelasan dan kredibilitas pengungkapan beneficial ownership.

"OJK juga mengajukan usulan kenaikan batas minimum free float dari ketentuan saat ini sebesar 7,5 persen menjadi 15 persen. Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap dengan melibatkan seluruh pelaku pasar," ungkap Hasan.

Dia menambahkan, diskusi dengan MSCI berlangsung secara konstruktif dan akan dilanjutkan pada pembahasan di tingkat teknis. MSCI pun menyatakan kesiapannya untuk memberikan panduan terkait metodologi dan perhitungan yang digunakan dalam proses evaluasi.

Ke depan, sambung Hasan, OJK terus berkomitmen melakukan dan menginformasikan pembaruan secara berkala kepada publik mengenai perkembangan pelaksanaan rencana aksi tersebut. Hal itu sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan kualitas pasar modal Indonesia.