Usai 4 Menteri Berikan Kesaksian di Sidang MK, Kubu Ganjar-Mahfud Minta Bansos Diaudit

Jakarta, MI - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, meminta agar adanya auidt dala program bantuan sosial (Bansos) pemerintah agar adanya transparansi dalam penggunaan anggarannya. 

Hal itu disampaikan Todung, usai keempat menteri kabinet Indonesia maju memberikan kesaksian dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). 

"Kalau saya pribadi dan mungkin teman-teman setuju dengan saya bahwa kita perlu mengaudit pelaksanaan bansos, audit itu menandakan akuntabilitas," katanya di gedung MK. 

Meski meminta diberlakukannya audit, ia tak mau berprasangka buruk terhadap pemerintah mengenai penyaluran bansos. 

"Kita tidak berprasangka terhadap pemerintah tapi audit itu demi transparansi demi keadilan dan untuk kita semua sebagai pembelajaran," lanjutnya. 

Todung mengatakan, bahwa dirinya tak menolak program bansos tetapi menurutnya ada hal-hal strategis yang dirasa publik perlu untuk mengetahuinya. 

"Ini bukan berarti kita menolak bansos, kita setuju bansos, tapi banyak hal-hal strategis kita ungkapkan kita diskusikan tapi nanti sore kita akan sampaikan jawaban yang lebih jelas," imbunya. 

Untuk diketahui, keempat menteri tersebut yang dihadirkan dalam sidang MK hari ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.