Politik Kepentingan Kelompok

Karikatur, MI - Arah kebijakan publik kian menunjukkan wajah asli kekuasaan yang dikuasai politik kepentingan kelompok. Negara seolah dijalankan bukan untuk melayani rakyat, melainkan menjadi alat transaksi segelintir elite yang saling berbagi keuntungan di balik meja kekuasaan.

Berbagai keputusan strategis yang diambil pemerintah belakangan ini dinilai lebih mencerminkan kepentingan kartel politik dan ekonomi dibanding kebutuhan publik luas. Kebijakan yang seharusnya berpihak pada keadilan sosial justru berulang kali menguntungkan kelompok tertentu, sementara masyarakat hanya menerima dampak dan beban.

Pengamat menilai praktik ini bukan sekadar penyimpangan, melainkan pola sistemik. Politik tidak lagi menjadi ruang pengabdian, melainkan arena bancakan kepentingan. Kekuasaan diperdagangkan, kebijakan ditawar, dan negara dijadikan sandera oleh elite yang merasa kebal dari akuntabilitas.

Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi negara terus tergerus. Rakyat dipaksa menyaksikan bagaimana demokrasi dibajak oleh oligarki, sementara suara publik hanya menjadi pelengkap formal dalam proses pengambilan keputusan.

Jika praktik politik kepentingan kelompok ini terus dibiarkan, negara berisiko kehilangan legitimasi moral. Tanpa koreksi serius, kekuasaan akan semakin menjauh dari rakyat, dan kebijakan publik akan terus lahir bukan dari kebutuhan masyarakat, melainkan dari kepentingan segelintir penguasa. (gec/wan)